TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --  Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Riau, Dr. Mahyarni, SE, M.M mengatakan, dalam jangka pendek mungkin gerakan boikot terhadap produk-produk yang diduga terafiliasi Israel itu tidak bermasalah.

Namun, jika isu boikot itu mengarah ke jangka panjang bisa menimbulkan masalah di masyarakat maupun pemerintah.

“Apalagi ajakan boikot itu sudah ditunggangi pihak-pihak tertentu yang bersembunyi di balik isu kemanusian, tapi tujuan sebenarnya hanya untuk persaingan bisnis semata dengan berupaya melakukan framing baru di masyarakat,” ujarnya ditulis di Jakarta, Selasa(4/2/2025).

Masyarakat harus jeli dan tidak begitu saja mengikuti ajakan boikot. Baiknya lebih selektif dalam menerima informasi yang beredar.

“Masyarakat harus selektif dan berhati-hati menyikapi apakah ajakan boikot itu memang benar-benar murni untuk gerakan kemanusiaan atau hanya bersembunyi di balik isu kemanusiaan untuk menjatuhkan produk-produk pesaingnya,” ungkapnya.

Jika salah dalam mengikuti ajakan boikot, maka masyarakat sendiri yang akan turut terdampak.

Seperti banyak masyarakat yang terkena PHK karena perusahaan yang diboikot itu dalam jangka panjang bisa saja tutup karena sepinya penjualan mereka.

Jika perusahaan banyak yang tutup, itu kan akan berdampak pada perekonomian negara.

Begitu juga jika banyak yang terkena PHK, pengangguran di Indonesia kan semakin banyak.

Mahasiswa harus mengutamakan literasi dalam menyikapi sebuah isu boikot ini.

Hal ini bertujuan agar para mahasiswa bisa menyaring informasi yang muncul di media-media sosial atau media apapun yang mengarah ke upaya untuk mendiskreditkan jenis atau kelompok tertentu.

“Informasi yang sampai ke masyarakat selama ini kan terlalu lebar, dalam arti kata bebas begitu, masyarakat nggak bisa menentukan. Peran dari Menkominfo barangkali penting untuk memberikan informasi yang benar terkait isu boikot ini,” ucapnya.

Demikian juga sebaiknya di komunitas muslim atau lembaga-lembaga muslim Indonesia, sebaiknya juga memberikan informasi yang jelas dan berimbang.

Hal senada juga disampaikan Dr. Ade Ria Nirmala, S.E, M.M, Dosen Program Studi Manajemen dari Universitas yang sama.

Terkait dengan ajakan boikot terhadap produk-produk yang diduga terafiliasi Israel, masyarakat harus mencari informasi yang benar terlebih dahulu mana yang benar-benar harus diboikot. “Jangan ikut-ikutan. Jadi, jangan FOMO, kalau orang-orang ngelakuin kita pengen ngelakuin juga. Tapi kita enggak tahu sebenarnya seperti apa,” ungkap Ade..

Menurutnya, jika produk itu mayoritas dikelola di dalam negeri, dan para pekerjanya juga mayoritas masyarakat Indonesia dan karyawannya ada yang muslim, kemudian juga memberikan sumbangan kepada Palestina, sebaiknya produknya jangan diboikot.

"Jangan diboikotlah. Itu kan sama saja akan mematikan usaha saudara kita sendiri di sini,” katanya.

Dia meminta pemerintah agar tidak membiarkan isu-isu hoaks terkait ajakan boikot itu terus terjadi.

Dia juga meminta lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar ikut memberikan klarifikasi mengenai isu hoaks produk-produk terafiliasi Israel yang tersebar di masyarakat.

“Sebagai sebuah lembaga memang harus melakukan sebuah klarifikasi, dan memberikan penjelasan ke masyarakat  apakah berita-berita itu ditunggangi atau ini gerakan murni. Jangan sampai ada pihak yang membawa-bawa nama mereka, tapi sebenarnya mereka nggak ngelakuin itu,” ucapnya. (Tribun/Rina Ayu)