TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat yang baru, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya dalam pemberantasan premanisme dan pungutan liar (pungli) di kawasan industri yang ada di Jabar.

Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih, efisien, dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat peresmian PT Ultimate Noble Indonesia di Garut, Jawa Barat, pada Senin (3/3/2025).

Dalam acara peresmian perusahaan yang juga dihadiri  Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel, Kapolda Jawa Barat, Bupati Garut, dan sejumlah pejabat daerah lainnya, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk praktik ilegal yang mengganggu dunia usaha di wilayah yang dipimpinnya.

Ia menegaskan, bahwa Pemprov Jawa Barat yang dipimpinnya akan mengambil langkah konkret untuk memastikan lingkungan industri terbebas dari praktik premanisme, baik mengatasnamakan organisasi masyarakat, kepala desa hingga outsourcing kepada tenaga kerja dan perusahaan.

“Saya akan menginstruksikan kepada seluruh kepala desa di Jabar agar tidak meminta sumbangan kepada pabrik-pabrik,” tegas Dedi Mulyadi.

Ia juga menekankan bahwa setiap pungli, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kerja dan perusahaan adalah ilegal, dan akan segera ditertibkan.

Dedi mengingatkan bahwa perusahaan sudah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara, sehingga tidak ada alasan untuk adanya pungutan tambahan ilegal.

“Perusahaan telah memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara. Oleh karena itu, tidak boleh ada pungutan tambahan yang bersifat ilegal,” katanya.

Ditegaskannya, adalah adanya anggapan keliru di masyarakat bahwa pabrik sebagai sumber dana tak terbatas.

“Tidak semua permintaan dari pihak tertentu dapat diakomodasi dalam anggaran perusahaan. Oleh karena itu, praktik-praktik yang membebani dunia usaha ini harus dihentikan,” tegasnya.

Sekadar informasi, sedianya PT Ultimate Noble Indonesia di Garut yang baru diresmikan ini diproyeksikan akan membuka hingga 10.000 lapangan kerja baru di sektor produksi sepatu dan sandal.

Komitmen Pengembangan Tenaga Kerja

Sebagai bagian dari dukungannya terhadap pengembangan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen untuk memperbanyak Balai Latihan Kerja (BLK) di wilayahnya.

“Kami akan pastikan pabrik-pabrik tidak perlu membangun BLK sendiri, karena nantinya pemerintah daerah akan memfasilitasi itu,” tambah Dedi Mulyadi, yang berharap program ini dapat mempersiapkan tenaga kerja yang lebih terampil dan siap pakai.

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jabar, terutama dalam pemberantasan premanisme dan pungutan liar di kawasan industri, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih, efisien, dan kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Wamenaker Dukung Gebrakan Dedi Mulyadi Wamenaker RI Immanuel Ebenezer alias Noel saat ditemui awak media di Kantor Kemenaker RI, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024). (Tribunnews/Rizki Sandi Saputra)

Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan yang akrab disapa Noel menyatakan mendukung langkah tegas pemberantasan praktik premanisme terhadap pabrik-pabrik di kawasan industri yang akan diambil Gubernur Dedi Mulyadi.

Noel menilai kebijakan ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kondusif di Indonesia.

“Banyak kawasan industri yang selama ini mengeluhkan adanya praktik premanisme yang mengganggu operasional pabrik. Kami berharap langkah yang diambil Jabar ini bisa menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia,” ujar Noel usai peresmian PT Ultimate Noble Indonesia.

Selain memerangi premanisme, Noel juga menyatakan dukungan Kementerian Tenaga  Kerja terhadap upaya Gubernur Dedi Mulyadi yang berfokus pada pemberantasan praktik percaloan tenaga kerja.

“Kami akan memastikan agar tidak ada perusahaan outsourcing yang membebankan biaya tidak resmi kepada calon tenaga kerja,” tegasnya.

Noel menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung langkah-langkah yang telah dirancang oleh pemerintah daerah demi menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Jika industri dapat beroperasi dengan tenang tanpa gangguan di luar ranah operasionalnya, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan usaha yang aman dan nyaman bagi dunia industri,” pungkasnya.