Arab Kutuk Israel yang Blokir Bantuan, Ben Gvir: Gudang Makanan di Gaza Harus Dibom

TRIBUNNEWS.COM - Reaksi internasional berupa kecaman dan bahkan kutukan datang atas tindakan Israel yang memblokir akses masuknya seluruh bantuan kemanusiaan untuk Gaza per Minggu (2/3/2025).

Namun, seperti abai terhadap tekanan internasional, Israel -yang dilaporkan sudah berkoordinasi dengan Amerika Serikat (AS) soal blokade bantuan ke Gaza ini- cenderung bergeming dan melanjutkan aksi blokade.

Entitas politik pendukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di pemerintahan juga mendukung langkah yang dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan ini.

Channel 12 Israel mengutip pernyataan menteri keamanan dalam negeri Israel yang mengundurkan diri, Itamar Ben Gvir bahkan menyerukan kalau Israel harus lebih jauh lagi melakukan penggunaan bantuan sebagai 'senjata'

"Gudang makanan di Jalur Gaza harus dibom," kata Ben Gvir dikutip Khaberni dari Channel 12.

Ben Gvir menambahkan kalau pemerintah Israel seharusnya mengancam akan mengeksekusi tahanan Palestina untuk setiap sandera Israel yang diculik dan disakiti.

Ben Gvir sebelumnya juga mengatakan kalau 'lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali' soal manuver Israel memblokir bantuan masuk ke Gaza.

"Waktu yang tepat untuk membuka gerbang neraka di Gaza," katanya.

BLOKIR BANTUAN - Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat. (tangkap layar/Hussam al-Masri/Reuters) Yordania: Israel Picu Dimulainya Lagi Perang 

Di sisi lain, negara-negara Arab mengutuk aksi Israel ini.

Kementerian Luar Negeri Yordania, Minggu (2/3/2025) kalau keputusan Israel untuk menghentikan aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza mengancam akan memicu kembali perang di sana.

Keputusan tersebut merupakan "pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional" dan Konvensi Jenewa keempat tentang perlindungan warga sipil, kata pernyataan resmi.

"Keputusan pemerintah Israel ... mengancam akan meledakkan situasi lagi di jalur tersebut," kata pernyataan itu.

"Israel harus berhenti menggunakan kelaparan sebagai senjata."

BLOKIR BANTUAN - Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat. Qatar: Israel Langgar Gencatan Senjata

Qatar pada Minggu menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di Gaza dengan memblokir masuknya bantuan ke daerah kantong itu, karena pembicaraan tentang tahap kedua terhenti.

"Qatar mengutuk keras keputusan pemerintah pendudukan Israel untuk menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, dan menganggapnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata, (dan) hukum humaniter internasional," kata Kementerian Luar Negeri Qatar.

Qatar juga menyatakan "penolakannya terhadap penggunaan makanan sebagai senjata perang".

Qatar adalah mediator utama dalam negosiasi gencatan senjata.

Arab: Israel Terapkan Hukuman Kolektif

Arab Saudi mengecam keputusan Israel untuk memblokir bantuan yang masuk ke Jalur Gaza, dan menyebutnya sebagai "pemerasan" karena pembicaraan tentang gencatan senjata yang rapuh menemui jalan buntu.

Keputusan Israel "untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, dan penggunaannya sebagai alat pemerasan dan hukuman kolektif ... merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan pelanggaran langsung terhadap aturan hukum humaniter internasional", kata pernyataan kementerian luar negeri yang dikutip oleh Kantor Berita Resmi Saudi.

Arab Saudi juga mendesak masyarakat internasional untuk "menghentikan pelanggaran serius Israel ini".

Uni Eropa Kutuk Aksi Tak Manusiawi Israel

Tak cuma negara-negara Arab, Uni Eropa mengutuk keputusan pendudukan Israel ini.

Uni Eropa menilai hal ini dapat menimbulkan konsekuensi kemanusiaan.

Serikat negara Eropa itu mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs web resminya tadi malam, "Kita harus bekerja menuju gencatan senjata permanen sambil memastikan pembangunan kembali Gaza," memperbarui seruan untuk memastikan akses penuh, cepat, aman dan tanpa batas bagi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Jerman mendesak Israel pada hari Senin untuk "segera" berhenti mencegah masuknya bantuan ke Jalur Gaza, setelah pembicaraan mengenai perpanjangan gencatan senjata menemui jalan buntu.

"Bantuan kemanusiaan harus selalu dijamin aksesnya tanpa hambatan ke Jalur Gaza," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Sebastian Fischer dalam sebuah konferensi pers, seraya menambahkan bahwa "mengizinkan atau mencegah pengiriman bantuan kemanusiaan bukanlah cara tekanan yang sah selama negosiasi."

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa ia telah memutuskan untuk menghentikan masuknya semua bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan berakhirnya fase pertama perjanjian gencatan senjata di Jalur tersebut antara Hamas dan Israel.

BERBARIS - Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan petempur Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berbaris di lokasi pembebasan 3 sandera Israel, di Khan Yunis, Sabtu (15/2/2025). Hamas memberi hadiah ke sandera Israel pada prosesi pembebasan tersebut. (khaberni/tangkap layar) Hamas: Israel Mau Kembalikan Situasi ke Titik Awal 

Adapun gerakan Hamas pada hari Senin menuduh Israel mencoba mengembalikan keadaan ke titik awal dengan meminta perpanjangan tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza mereka.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah mengadopsi usulan utusan Presiden AS Donald Trump untuk gencatan senjata sementara di Gaza selama periode Ramadan dan Paskah, beberapa jam setelah tahap pertama dari kesepakatan yang disepakati sebelumnya berakhir.

"Pendudukan berusaha mengembalikan keadaan ke titik awal dan membatalkan perjanjian melalui alternatif yang diusulkannya," kata pejabat senior Hamas Osama Hamdan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi.

Ia mengatakan bahwa "pelanggaran perjanjian selama tahap pertama membuktikan tanpa diragukan lagi bahwa pemerintah pendudukan (Israel) berkepentingan dalam keruntuhan perjanjian."

Ia menambahkan bahwa mediator dan penjamin bertanggung jawab penuh untuk mencegah Netanyahu menyabotase semua upaya yang telah dilakukan untuk mencapai perjanjian dan untuk melindunginya dari keruntuhan.

(oln/thntnl/khbrn/*)