TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebut Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas ke masing-masing kementerian dan lembaga berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Zulkifli Hasan menjelaskan, pelaksanaan MBG melibatkan banyak kementerian dan lembaga terkait. Sehingga Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan bekerja sendiri dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo tersebut.

"Perlu semua kerja sama, termasuk dalam suplai bahan-bahannya. Kemudian ada yang antar pelabuhan, antar daerah perdagangannya. Ini satu pekerjaan besar, oleh karena itu perlu satu aturan yang akan dirumuskan nanti bareng-bareng," ujar pria yang akrab disapa Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Nantinya, kata Zulhas, aturan tersebut akan diterbitkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres). Dasar aturan tersebut, dianggap krusial untuk pelaksanaan MBG, sehingga pembagian tugas antar kementerian atau lembaga lebih terstruktur.

"Karena besar sekali. Kalau sampai 82,9 juta (penerima) itu beras saja 4 juta (ton), telur itu banyak sekali," terang Zulhas.

Selain itu, perlu juga aturan yang menggarisbawahi soal isu-isu lingkungan. Hal tersebut penting dipersiapkan dengan baik agar dampak lingkungannya tidak terjadi.

"Inpres yang diperlukan untuk mengatur masing masing lembaga apa tugasnya. Kalau tidak diatur nanti ragu ragu, misalnya ada distribusi antar daerah itu kan perlu aturan. Tugas-tugas Pemerintah Daerah seperti apa, saya kira perlu Inpres," kata Zulhas.

Dia mencontohkan, misalnya aturan yang mengatur mengenai pembagian asupan protein di masing-masing wilayah.

"Persiapannya kalau di Jawa ayam, di Sumatera mungkin ikan, persiapan di masing-masing daerah yang diperlukan apa saja sehingga ketersidaan bahannya ada," tutur Zulhas.