PIKIRAN RAKYAT - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dituntut untuk transparan soal penyaluran dan penggunaan investasinya. Akses untuk pengawasan juga menjadi penting dalam operasionalnya.

Ekonom dari Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan, BPI Danantara pada dasarnya memiliki visi yang bagus. Hanya saja, masih ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat untuk memperjelas visinya tersebut.

"Pertama, Danantara harus berkomunikasi kepada masyarakat, investasinya ke mana saja dan buat apa saja? Apakah yang akan dilakukan adalah hilirisasi?" katanya dalam diskusi yang diselenggarakan Asta Cita Center di Jakarta pada Jumat, 28 Februari 2025.

Menurut dia, transparansi menjadi penting bagi BPI Danantara karena institusi tersebut mengelola aset yang besar sehingga mengandung risiko yang tidak kecil. Fakhrul mencontohkan Sovereign Wealth Fund yang ada di Malaysia, 1MDB, yang mengalami kegagalan.

"Kalau melihat strukturnya (BPI Danantara), pengawasnya seluruh institusi. Pengawas ini memang penting. Masyarakat harus menuntut transparansi dari Danantara," kata pria yang juga terlibat dalam tim transisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini.

Latar belakang Danantara

Fakhrul mengatakan, latar belakang pembentukan BPI Danantara berangkat dari tidak terkonsolidasinya BUMN. Ia menyebutkan, ada BUMN yang usahanya melenceng dari visi-misinya.

"Contohnya, ada BUMN yang tidak bergerak di usaha perhotelan, tetapi punya bisnis hotel. Akhirnya pengusaha lokal yang malah terdampak. Ini artinya, ada BUMN yang punya kapasitas berlebih, tapi tidak terkonsolidasi, sehingga berpikir ke bisnis lain," katanya.

Di sisi lain, ada BUMN yang memiliki banyak aset berupa tanah, tetapi karena satu dan lain hal, tidak memiliki kapasitas untuk mengelolanya. Sementara pihak swasta yang ingin masuk berusaha di aset tersebut, BUMN yang bersangkutan tidak bisa mengelolanya dan timbul ketidakpastian hukum.

Di struktur BPI Danantara, katanya, ada holding operasional selain holding investasi. Holding operasional ini yang bertugas melakukan inventarisasi BUMN dan kemudian melakukan refokusing atas usaha BUMN tersebut sehingga bisa lebih berdampak kepada perekonomian.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto mengamanatkan tiga hal kepada BPI Danantara. Pertama, konsolidasi aset BUMN. Kedua, refokusing bisnis BUMN. Ketiga, melakukan peningkatan usaha atau leverage. "Artinya, kalau struktur bisnis BUMN sudah benar, maka ketika kita datang ke institusi keuangan, akses pendanaannya akan lebih mudah," tuturnya.

Percepat pertumbuhan

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, H. Addin Jauharudin, mengatakan, apabila integrasi aset-aset dilakukan secara tepat dan efisien oleh Danantara akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sebagai holding, jika Danatara dikelola secara profesional, menerapkan good governance, ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Energi yang akan menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Addin.

Ia menambahkan, Danantara nantinya bisa berperan sebagai instrumen pembangunan nasional. Danatara tidak hanya pengumpul deviden, tetapi juga akan menjulangkan BUMN di tingkat global.

“Akan berperan menjadi Sovereign Wealth Fund berskala global yang bisa menopang investasi nasional, untuk kesejahteraan masyarakat dan rakyat Indonesia secara luas,” tuturnya.

Ketua GP Anshor sekaligus Direktur Asta Cita Center, Abdullah Syukri, mengatakan, BPI Danantara perlu menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat soal cara optimalisasi aset negara. Pasalnya, hal itulah yang banyak dipertanyakan masyarakat saat ini.

Terlebih dalam penjelasan BPI Danantara sejauh ini, institusi tersebut dikataan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMN yang bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.

Ia menambahkan, pihaknya berkomitmen mendukung BPI Danantara agar bisa menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengaktivasi ruang publik sebagai wadah inklusif. Sehingga, ruang sosial, ekonomi dan politik bisa stabil. (*)

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News