Rusia: Tindakan Israel di Dataran Tinggi Golan Melanggar Perjanjian Pemisahan Pasukan Tahun 1974

TRIBUNNEWS.COM- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa tindakan Israel di Dataran Tinggi Golan melanggar ketentuan perjanjian Suriah-Israel tahun 1974 tentang pemisahan pasukan.

Maria Zakharova menegaskan kembali sikap Rusia terhadap Suriah, menekankan perlunya menghormati kedaulatan, persatuan, dan integritas teritorial negara tersebut.

Ia mendesak semua anggota masyarakat internasional untuk bertindak secara bertanggung jawab, mematuhi hukum internasional secara ketat, dan menghindari langkah-langkah yang dapat meningkatkan ketegangan di Suriah.

“Hal ini berlaku bagi Israel, yang tindakannya di Dataran Tinggi Golan melanggar ketentuan perjanjian Suriah-Israel tahun 1974 tentang pemisahan pasukan.”

"Dan tentu saja, serangan Angkatan Udara Israel terhadap sasaran sipil dan militer di Suriah menjadi perhatian serius. Tindakan agresif seperti itu jelas tidak berkontribusi pada stabilitas tetapi malah memperburuk situasi yang sudah buruk di negara itu," tegasnya.

Beralih ke krisis kemanusiaan di Gaza, Zakharova menyoroti tantangan yang sedang berlangsung dalam penyaluran bantuan, dan meminta semua pihak untuk mematuhi perjanjian yang dicapai antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 15 Januari.

Mengomentari rencana terkini Presiden AS Donald Trump untuk secara paksa memindahkan warga Palestina dari Gaza dan mengubahnya menjadi “ Riviera Timur Tengah ”, ia menekankan pentingnya tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki, bukan memperburuk, situasi.

"Ini adalah pendekatan Gedung Putih saat ini – terkadang provokatif, bahkan keterlaluan. Kita lihat saja ke mana arahnya dan apa dampaknya. Saya berharap ada perbaikan dalam situasi ini," katanya.

Zakharova juga mencatat bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan tentang arah kebijakan Trump, mengingat ia baru menjabat sejak bulan lalu.

"Mari kita tunggu lebih lama sebelum membuat penilaian definitif. Sejauh ini, pemerintahan baru AS baru berkuasa selama dua bulan. Kita harus menunggu sedikit lebih lama sebelum berkomentar secara rinci. Namun, yang pertama dan terutama, tentu saja, Palestina harus menyampaikan pendapat mereka tentang perkembangan ini," katanya.

SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR