PIKIRAN RAKYAT - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan bahwa dibutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk melakukan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

"Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima)," tuturnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

Dadan Hindayana menjelaskan bahwa saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025. Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN untuk melakukan percepatan distribusi MBG hingga menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini, mengingat banyaknya laporan siswa yang ingin mendapatkan program tersebut.

Jika percepatan MBG dilakukan pada September, dibutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga akhir Desember 2025. Kemudian, anggaran akan bertambah pada 2026 sebesar Rp28 triliun per bulan, seiring dengan jumlah penerima manfaat yang juga bertambah.

Dadan Hindayana pun menjelaskan bahwa percepatan idealnya dilakukan pada September mendatang karena terkait kesiapan SDM yang baru selesai menjalani pendidikan dan orientasi lapangan.

Akan tetapi, sejumlah pakar ekonomi hingga kebijakan publik mengkritik langkah Prabowo Subianto yang ingin memberikan program Makan Bergizi Gratis kepada seluruh anak di Indonesia. Sebab, hal itu bisa berpotensi menimbulkan bencana fiskal.

MBG Harus Rasional

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin 10 Februari 2025, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Pakar Kebijakan Publik, Kristian Widya Wicaksono mengingatkan pemerintah bahwa program makan bergizi gratis harus dijalankan secara rasional. Apalagi, dananya diambil dari hasil efisiensi Kementerian dan Lembaga yang sempat menimbulkan polemik.

Menurut Dosen FISIP Unpar itu pun menyinggung pernyataan Prabowo Subianto yang telah menekankan 'tidak mau program Makan Bergizi Gratis gagal karena malu sama rakyat'. Hal itu pun ditekankannya berulang kali.

"Kenapa Pak Prabowo tidak mau melakukan pendekatan yang sifatnya merasionalisasi? berbasis pada data. Misalnya melihat, okelah kalau kita ingin memberikan makan bergizi gratis, sekarang dirasionalisasi ini anggarannya," kata Kristian Widya Wicaksono dalam Diskusi Ekonomi IWEB Bandung pada Kamis 20 Februari 2025 lalu.

Dia pun menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak perlu dilakukan di seluruh wilayah. Sebab, belum tentu semua wilayah membutuhkan program tersebut.

"Sebenarnya wilayah mana sih yang memang bermasalah? Kan enggak harus semua se-Indonesia makan bergizi gratis kan? Lihat kawasan-kawasan terpencil, kita bisa prioritaskan di sana dulu," tutur Kristian Widya Wicaksono.

"Apakah pak Prabowo melanggar janji kampanye? ya enggak. Kan yang begitu bisa (diterapkan)," ucapnya menambahkan.

Oleh karena itu, Kristian Widya Wicaksono menyarankan pemerintah untuk melaksanakan program makan bergizi gratis lewat evindece based policy atau kebijakan yang dibuat berdasarkan bukti, data, dan fakta yang relevan dan kredibel.

"sebenarnya ini yang harus dilakukan, merasionalisasi kebijakan-kebijakan tertentu kalau mau dialokasikan untuk keperluan yang lain. Merasionalisasi ini (program makan bergizi gratis)," ujarnya.

MBG Bisa Jadi Bencana Fiskal

Celios merilis laporan terbaru yang menyoroti strategi pemangkasan anggaran dengan efisiensi Rp306,7 triliun. Jika dilakukan dengan tepat, kebijakan ini dapat memperluas perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Akan tetapi, apa yang terjadi jika anggaran hanya difokuskan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

"Pendekatan universal coverage pada MBG dapat menjadi bencana fiskal. Sebagai solusi, CELIOS merekomendasikan skema targeted approach yang lebih efisien dan tepat sasaran," kata CELIOS.

Universal coverage merupakan sistem yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap program pemerintah. Sedangkan targeted approach adalah pendekatan yang terarah atau tepat sasaran untuk mengatasi masalah tertentu

Dengan pendekatan ini, anggaran yang diperlukan hanya Rp117,93 triliun dibandingkan skema pemerintah yang mencapai Rp400 triliun.

Kemana dana efisiensi ini bisa dialokasikan? Surplus anggaran sebesar Rp259,76 triliun dapat memperkuat berbagai program sosial dan layanan publik:

PKH: Tambahan Rp30,37 triliun untuk 10,16 juta KPM PIP & Beasiswa Kuliah: Tambahan Rp28,2 triliun untuk siswa & mahasiswa BPJS Kesehatan (PBI JKN): Tambahan Rp47,21 triliun untuk 98,35 juta peserta Subsidi Pupuk: Rp54,86 triliun untuk 9,98 juta petani Tunggakan Tunjangan Kinerja Dosen ASN: Rp5,7 triliun (2020-2024)

CELIOS juga menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak alternatif seperti pajak karbon, pajak kekayaan, dan pajak produksi batubara guna menjaga keberlanjutan kebijakan pro-rakyat tanpa membebani keuangan negara.

Orang Kaya Tak Perlu Dapat

Meski begitu, pakar ekonomi Prof. Bayu Kharisma menilai program Makan Bergizi Gratis tidak akan sampai menjadi bencana fiskal. Namun, diakuinya memang akan terjadi defisit anggaran. Dosen FEB Unpad itu pun menyebut, risiko bencana fiskal terlalu 'kejauhan'.

"Artinya, dalam hal ini tadi sudah diinformasikan bahwa meskipun kita defisit atau kita itu katakanlah memang harus efisiensi, tapi belum tentu dalam hal ini kita akan menuju yang disebut dengan musibah fiskal tadi," tuturnya kepada Pikiran-Rakyat.com saat ditemui setelah Diskusi Ekonomi IWEB Bandung.

Bayu Kharisma pun optimistis dengan program Makan Bergizi Gratis yang sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, dia tetap mengingatkan pemerintah untuk lebih bijak melaksanakan program tersebut.

"Katakanlah dalam hal ini, pada saat memberlakukan itu (Program Makan Bergizi Gratis) sudah tepat atau belum nih?" ucapnya.

"Juga terkait dengan masalah sasarannya, jangan sampai orang kaya mendapatkan. Harusnya kan ke 3T dulu yang tertinggal, terdepan, dan terluar," kata Bayu Kharisma menambahkan.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengutamakan pemberian program makan bergizi gratis ke wilayah-wilayah terpencil. Bukan malah memulainya di kawasan perkotaan.

"Nanti yang di perkotaan kan justru jadi masalah seperti itu, karena orang kaya kan masa sih dikasih?" ujar Bayu Kharisma.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News