PIKIRAN RAKYAT - Puluhan sekolah di Korea Selatan harus tutup karena tidak adanya murid baru yang masuk. Berdasarkan data terbaru pada Minggu 23 Februari 2025, populasi usia sekolah di Negeri Ginseng terus menurun.

Menurut data Kementerian Pendidikan yang diterima Korea Herald, total ada 49 sekolah dasar, menengah dan menengah di 17 kota dan provinsi akan ditutup pada 2025.

Sekolah-sekolah itu ditutup, karena kekurangan siswa telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, meningkat dari 22 pada tahun 2023 menjadi 33 pada tahun lalu.

Dengan 88 persen sekolah yang dijadwalkan untuk ditutup pada akhir tahun ini terletak di daerah pedesaan. Kekhawatiran pun tumbuh atas kesenjangan populasi usia sekolah antara Seoul dan daerah pedesaan.

Berdasarkan wilayah, ibu kota tidak memiliki sekolah di ambang penutupan, sementara enam sekolah akan ditutup di Provinsi Gyeonggi.

Provinsi Jeolla Selatan mencatat jumlah sekolah tertinggi yang menghadapi penutupan dengan 10, diikuti oleh Provinsi Chungcheong Selatan dengan sembilan, Provinsi Jeolla Utara dengan delapan, dan Provinsi Gangwon dengan tujuh.

Berdasarkan jenis sekolah, dari 49 sekolah yang ditunjuk untuk ditutup, 38 adalah sekolah dasar, merupakan mayoritas, sementara delapan adalah sekolah menengah dan tiga adalah sekolah menengah.

Sementara itu, sekolah dasar di pedesaan juga berjuang dengan kurangnya pendaftaran baru.

Sebanyak 42 sekolah di seluruh Provinsi Gyeongsang Utara tidak memiliki siswa kelas satu yang akan mendaftar pada bulan Maret.

"Situasinya serupa di daerah lain. Jumlah sekolah tanpa anak yang akan memulai pendidikan yang diamanatkan negara mencapai 32 di Provinsi Jeolla Selatan, 25 di Provinsi Jeolla Utara dan 21 di Provinsi Gangwon," kata Korea Herald dalam laporannya.

Korea Selatan menghadapi tantangan demografis serius akibat tingkat kesuburan yang sangat rendah. Tren ini membawa berbagai konsekuensi, termasuk penuaan populasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya beban sistem kesehatan.

Lebih jauh, dampaknya juga terasa dalam sektor keamanan nasional, khususnya kesiapan militer negara tersebut.

Sejak tahun 2020, jumlah kematian di Korea Selatan telah melampaui jumlah kelahiran, menandai awal dari penurunan populasi. Pada tahun 2024, tingkat kesuburan total (TFR) Korea Selatan diproyeksikan mencapai 0,68—angka terendah di dunia. Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kelahiran meliputi:

Biaya hidup yang tinggi, termasuk perumahan dan pendidikan anak. Beban kerja yang berat, yang membuat banyak pasangan enggan memiliki anak. Ketidaksetaraan gender, di mana perempuan merasa terbebani dengan tanggung jawab ganda dalam karier dan rumah tangga. Pandangan sosial yang berubah, di mana semakin banyak orang muda memilih untuk tidak menikah atau memiliki anak.

Pemerintah telah berupaya menangani krisis ini dengan berbagai kebijakan, seperti subsidi kelahiran, tunjangan orang tua, dan memperkenalkan fleksibilitas dalam dunia kerja. Namun, hasilnya masih belum signifikan.

Dampak Penurunan Populasi

Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

Dengan semakin sedikitnya jumlah tenaga kerja muda, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan berisiko melambat. Berkurangnya populasi usia produktif juga meningkatkan beban fiskal pemerintah, terutama dalam hal pensiun dan layanan kesehatan bagi lansia yang jumlahnya terus bertambah.

Pendidikan dan Dunia Kerja

Jumlah siswa yang terdaftar di sekolah terus menurun, menyebabkan banyak sekolah dasar mengalami kekurangan murid. Di sektor tenaga kerja, perusahaan menghadapi kesulitan dalam mencari pekerja muda yang cukup untuk mempertahankan produktivitas.

Keamanan Nasional dan Kesiapan Militer

Penurunan populasi juga berdampak langsung pada jumlah personel militer. Berdasarkan data terbaru, jumlah personel militer Korea Selatan turun di bawah 500.000 pada tahun 2022, sementara Korea Utara mempertahankan kekuatan sekitar 1,28 juta. Dengan tren ini, jumlah personel militer Korea Selatan diperkirakan akan terus berkurang menjadi sekitar 396.000 pada tahun 2038.

Selain itu, kekurangan perwira dan bintara juga menjadi tantangan serius. Pada tahun 2023, terdapat kekurangan sekitar 550 perwira dan hampir 4.800 bintara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem wajib militer Korea Selatan mungkin tidak cukup untuk mempertahankan kesiapan militer dalam jangka panjang.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News