PIKIRAN RAKYAT - Danantara (Daya Anagata Nusantara) adalah langkah konkret Indonesia mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan nol persen kemiskinan menurut Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Kajian Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), dengan Danantara program hilirisasi tak akan lagi bergantung realisasi investasi asing.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dilansir CEIC, saat ini sektor hilirisasi adalah kontributor utama peningkatan investasi asing.

Danantara diharapkan mengelola investasi dan aset negara lebih efektif sebagai kunci utama transformasi ekonomi, mengurangi ketergantungan utang dan kekayaan nasional bekerja cerdas.

Konsep

Indonesia mengandalkan ekspor bahan mentah, akibatnya neraca transaksi terpuruk jika harga komoditas global turun. Konsepnya jangan sekadar mengekspor bijih nikel, olah dulu jadi baterai litium dan kendaraan listrik.

Jangan jual mentah bauksit, kembangkan jadi panel surya dan komponen otomotif. Langkah ini mulai menunjukkan hasil, ekspor produk nikel Indonesia meningkat dari 2 persen jadi 12 persen dari total ekspor nasional bukti nilai tambah memberi dampak konkret 2001-2022.

Danantara dibentuk guna mengelola aset dan investasi negara agar proses hilirisasi tak lagi bergantung pada modal asing.

Idealnya akan menjadi katalis untuk industri bernilai tambah tinggi, membuka lapangan kerja baru dan mendorong inovasi teknologi dalam negeri. Jika berhasil, Indonesia keluar dari ekonomi berbasis komoditas, jadi pemain global dalam sektor manufaktur.

Pengawasan

Kekhawatiran terbesar, publik skeptis memastikannya tak korupsi seperti 1Malaysia Development Berhad (1MDB), motor pembangunan justru jadi skandal keuangan terbesar di dunia.

Sejumlah nama yang dikaitkan struktur kepengurusan Danantara menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas lembaga ini.

Menurut Presiden Prabowo, para mantan presiden dan pemimpin ormas keagamaan akan dilibatkan dalam pengawasannya. Jika benar, bisa menjadi preseden mengkhawatirkan soal netralitas dan independensinya.

Kepemimpinan Danantara harus dipegang orang rekam jejak bersih dan profesionalisme tinggi, tak memiliki konflik kepentingan dan berdedikasi guna kepentingan nasional.

Pemerintah dikabarkan akan mengalokasikan ratusan triliun rupiah dana hasil efisiensi anggaran 2025 sebagai sumber pendanaan, yang bisa saja digunakan memperbaiki layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Sejumlah ekonom berpendapat, sebelum menggelontorkan dana sebesar itu pemerintah seharusnya lebih dulu menutup defisit APBN atau setidaknya memastikan skema investasi Danantara tak mengorbankan kepentingan publik.

Peluang Berhasil

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diberi akses penuh mengaudit seluruh transaksi dan melaporkan temuan pada publik.
Audit lembaga independen internasional bisa menjadi langkah tambahan, memastikan standar pengelolaan dana tetap transparan. Penempatan orang profesional berintegritas dari sektor swasta dengan pengalaman mengelola dana investasi skala besar di dalam dan luar negeri.

Setiap investasi harus diumumkan secara terbuka dan berbasis kajian ekonomi yang kuat. Investasi harus difokuskan pada sektor strategis yang berkontribusi pada perekonomian nasional.

Keterlibatan masyarakat dan media mengawasi kebijakannya harus diperkuat dari potensi penyimpangan agar menguntungkan negara.

Jika bisa dilakukan, Danantara bukan hanya menjadi lembaga investasi negara tapi juga simbol transparansi dan keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Proyeksi ke depan menunjukkan bisa jadi salah satu instrumen keuangan paling berpengaruh di Indonesia tergantung eksekusi. Jika benar dikelolanya benar, kemandirian finansial dan daya saing global lebih tinggi.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News