PIKIRAN RAKYAT – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menegaskan bahwa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tidak dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BP Taskin, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut bahwa alih-alih untuk MBG, efisiensi itu dilakukan untuk investasi melalui Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Lanjutnya, ada kesalahpahaman di masyarakat terkait efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo.

"Banyak yang salah persepsi dengan efisiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo, seolah-olah Rp300 triliun sekian untuk Makan Bergizi Gratis. Salah, MBG sudah ada dananya. MBG sudah ada alokasi dananya tersendiri," katanya.

Mega Proyek Danantara

Ia menjelaskan bahwa dari hasil efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, hanya Rp24 triliun yang dialokasikan untuk MBG. Selebihnya, dana tersebut akan diinvestasikan melalui Danantara.

Selain itu, Nanik juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Danantara akan menjalankan 15 proyek besar.

"Dimana untuk tahun 2025 saja akan dibangun 15 mega proyek, jadi untuk investasi, bukan untuk Makan Bergizi Gratis," ia menambahkan.

Seperti Apa Investasi Danantara?

Danantara, diperkirakan akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS. Ada 7 BUMN yang dikelola Danantara termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID.

Dana yang dikelola oleh Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Prabowo juga mengharapkan agar pengelolaan dana di Danantara diawasi oleh banyak pihak, termasuk para mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan.

“Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi," katanya.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News