TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk sektor hukum dan hankam sebesar Rp 376,4 triliun, lebih besar dari kesehatan sebesar Rp 218,5 triliun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono menjelaskan bahwa pada tahun ini, defisit anggaran akan dijaga dalam batas aman sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Lalu, postur APBN terdiri atas penerimaan sebesar Rp 3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun.

"Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan anggaran berbagai prioritas penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan," kata Parjiono dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 724,3 triliun untuk sektor pendidikan.

Berdasarkan bahan paparan Parjiono, anggaran digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan, antara lain PIP, KIP Kuliah, BOS, BOS Paud, dan beasiswa (LPDP).

Lalu, pemberian makan bergizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan.

Kemudian, penguatan link & match dengan pasar kerja, yaitu vokasi dan sertifikasi.

Berikutnya, anggaran untuk kesehatan dialokasikan sebesar Rp 218,5 triliun.

Anggaran digunakan untuk upaya promotif dan preventif, percepatan penurunan stunting, dan penurunan kasus TBC.

Lalu, pembangunan rumah sakit berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, dan efektivitas program JKN.

Kemudian, penguatan teknologi dan kemandirian farmasi serta sistem kesehatan yang handal.

Berikutnya, anggaran untuk perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 503,2 triliun.

Anggaran digunakan untuk melanjutkan perlinsos, di antaranya PKH, Kartu Sembako, PIP, dan KIP Kuliah.

Lalu, sinergi dan integrasi perlinsos dengan kartu kesejahteraan.

Kemudian, penguatan perlinsos sepanjang hayat dan graduasi dari kemiskinan seperti perlinsos yang berbasis pemberdayaan.

Berikutnya, anggaran untuk ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 144,6 triliun.

Anggaran digunakan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, penguatan sarpras dan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi.

Lalu, untuk lumbung pangan dan peningkatan akses pembiayan petani, serta penguatan cadangan pangan nasional.

Terakhir, anggaran dialokasikan untuk hukum dan hankam sebesar Rp 376,4 triliun.

Anggaran dialokasikan untuk modernisasi alutsista/almatsus, alpalhankam, penguatan TIK dari ancaman siber, peningkatan kemampuan industri strategis, serta dukungan operasional hukum dan hankam.