TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi merespon soal nasib 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang terdampak efisiensi anggaran.

Hal tersebut terjadi karena masuk dalam alokasi pengadaan barang dan jasa.

Budi Arie berujar, Kemenkop masih membutuhkan kehadiran PPKL. Meski di sisi lain terjadi efisiensi anggaran di sejumlah kementerian/lembaga (K/L).

"PPKL itu kontrak. Itu akan kita beresin kontraknya akan kita lihat lagi. Karena kita membutuhkan juga," ujar Budi Arie di Kantor Kemenkop, Jakarta, Jumat (14/2/20250

Menurut Budi, keberadaan PPKL bisa mendorong pengembangan koperasi di Indonesia. Karena itu, pihaknya mesih mengkaji berkaitan nasib PPKL.

"Justru itu, makanya kita diskusi untuk penyelesaian ini," terang Budi.

Budi berujar, pemerintah akan melakukan asesmen. Dia pun berharap bisa memperpanjang kontrak para PPKL.

"Diharapkan, lah. Sabar dulu, ya," imbuh Budi.

Sebelumnya, soal nasib PPKL turut dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Kemenkop dan Komisi VI DPR RI.

Budi menyampaikan, potensi terdampaknya 1.235 PPKL akibat pemangkasan anggaran Kemenkop, yakni dari Rp473,31 miliar menjadi Rp317,48 miliar. Budi membantah hal itu disebut pemutusan hubungan kerja.

Budi berujar keterlibatan masyarakat berkoperasi masih kurang. Sedangkan masih ada sebanyak 130.000 koperasi yang ada di Indonesia yang masih membutuhkan dukungan.