Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara soal utang Indonesia yang dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan Presiden Prabowo Subianto.

Jokowi menegaskan selama ini pengelolaan anggaran negara dilakukan dengan sangat hati-hati, termasuk dalam hal utang.

"Pengelolaan anggaran yang saya tahu sangat hati-hati, termasuk dalam hal utang," ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (13/2/2025).

Jokowi menjelaskan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada di kisaran 38% hingga 39%. Angka ini masih jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan undang-undang, yakni 60% dari PDB.

"Masih jauh di bawah ketentuan undang-undang yang ada," tambahnya.

Ia pun meminta media untuk membandingkan rasio utang Indonesia dengan negara lain agar mendapatkan perspektif yang lebih luas.

"Coba dibandingkan persentase GDP dan utang Indonesia dengan negara-negara lain," kata Jokowi.

Mantan gubernur Jakarta itu juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara masih sangat prudent atau bijaksana. Ia yakin Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memahami konsekuensi ekonomi jika beban utang terlalu besar.

"Menteri keuangan tahu konsekuensi yang akan terjadi apabila beban utang terlalu besar," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Langkah ini bertujuan untuk mengalokasikan lebih banyak dana bagi program makan bergizi gratis (MBG) serta perbaikan ratusan ribu sekolah di Indonesia.

Dalam pidatonya di Kongres ke-18 Muslimat Nahdlatul Ulama, Surabaya, Senin (10/2/2025), Prabowo menegaskan efisiensi anggaran ini diperlukan untuk memastikan anggaran negara digunakan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat.

"Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, yang hanya dijadikan alasan untuk nyolong (mencuri), dihentikan dan dibersihkan," tegasnya.