TRIBUNNEWS.COM, INDRAMAYU - Sebanyak 79 desa dan kelurahan di Jawa Barat dijadikan lokasi mangkal para pekerja seks komersial atau PSK.

Demikian data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh melalui survei lapangan pada tahun 2024 lalu.

Dalam data tersebut, disebutkan bahwa jumlah desa atau kelurahan yang terdapat tempat mangkal PSK sekitar 1,33 persen dari total 5.877 desa atau kelurahan di Jabar.

Sebanyak 79 desa kelurahan dengan keberadaan PSK ini tersebar di 19 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Dari data itu, Kabupaten Bekasi di urutan pertama dengan 17 desa dan kelurahan tempat mangkal PSK.

Disusul urutan kedua Kabupaten Indramayu menjadi daerah terbanyak kedua dengan sebanyak 13 lokasi mangkal PSK.

Penjelasan BPS

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar, Siska Gerfianti, menyebutkan bahwa data tersebut merupakan hasil survei pada bulan Mei 2024.

“Pendataannya dilakukan bulan Mei 2024," ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (12/2/2025).

Dia tidak menampik bahwa Jabar memiliki tempat mangkal PSK terbanyak di Indonesia.

Namun demikian, ia menjadikan data itu sebagai acuan untuk mencari solusi mengatasi persoalan tersebut.

Selain angka tempat mangkal PSK, pada hasil survei tersebut juga dicatat terkait dengan praktik bunuh diri, lokasi berkumpul anak jalanan, serta lokasi gelandangan dan anak jalanan yang ada di Jabar.

"Hal ini menjadi satu sumber informasi dan data yang berharga dalam pengambilan kebijakan untuk selanjutnya dapat diambil langkah solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut," kata Siska dikutip dari Kompas.com.

Siska menerangkan bahwa Pemprov Jabar berupaya memaksimalkan program pemberdayaan dan perlindungan anak guna mencegah munculnya kasus-kasus kerawanan perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, gelandangan, anak jalanan, serta PSK.

Bahkan, pihaknya sudah memiliki payung hukum perihal perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Selain itu, ditambah lagi ada Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak melalui Kabupaten/Kota Layak Anak.

“Dengan tupoksi yang dimiliki, kami akan memperkuat beberapa program seperti Sekolah Perempuan dan Warung Cetar,” terang Siska.

"Kami juga menguatkan fungsi keluarga melalui tenaga lini lapang kami yaitu Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga),” tambahnya.

Siska menjelaskan bahwa salah satu fokus utama pada program tersebut adalah menekan angka pernikahan dini yang sampai kini masih terjadi di beberapa daerah.

Dalam pengawasannya, melibatkan masyarakat dengan program Jabar Cekas (Berani Cegah Tindakan Kekerasan).

"Jabar Cekas memiliki lima prinsip utama pelibatan masyarakat dengan tagline Lima Berani, yakni berani mencegah, berani menolak, berani melapor, berani maju, dan berani melindungi," tuturnya.

Penjelasan MUI Indramayu

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu, KH Moh Syatori mengatakan, banyaknya lokasi mangkal PSK, mungkin tidak terlepas dari banyaknya penduduk di Jawa Barat.

Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak bisa dianggap wajar.

MUI, kata KH Moh Syatori, tentu sangat mendukung upaya untuk mengurangi tempat-tempat PSK.

“Seperti zaman Bupati Indramayu Anna Sophanah dahulu, itu sekitar Kalimenir, Legok itu kan dihancurkan semua bangunan-bangunan liar tempat-tempat PSK,” ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Rabu (12/2/2025).

KH Moh Syatori mengatakan, pekerjaan sebagai PSK tidak bisa dibenarkan.

Namun, pelakunya selalu berdalih pekerjaan mereka itu adalah untuk pejuang ekonomi keluarga.

Lanjut KH Moh Syatori, untuk mengatasi masalah ini, tentunya tidak cukup jika hanya menyalahkan pelaku PSK-nya saja.

Apalagi, keberadaan PSK ini tidak terlepas pula dari banyaknya lelaki hidung belang yang menjadi pelanggan mereka.

MUI Indramayu pun menyarankan kepada pemerintah daerah untuk dapat menertibkan keberadaan lokasi mangkal PSK dan memberikan solusi yang nyata.

“Jadi saran MUI Indramayu, jika bupati berpegang pada visi religius, jadi jangan hanya di bibir, karena kalau religius hal-hal yang bersifat kemungkaran tentunya harus ditertibkan, harus ada upaya-upaya penertiban hal-hal semacam itu,” ujar dia

MUI sendiri lanjut KH Moh Syatori tentunya akan mendukung penuh segala macam upaya dari pemerintah.

Salah satunya dari sisi dakwah untuk terus menerus tanpa henti mengajak masyarakat menjauhi hal-hal yang bersifat kemungkaran.

“Kami juga meminta kepada pemuka agama, para ustaz, para kiai untuk tidak ada bosan-bosannya kita amar ma'ruf nahi munkar memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa PSK ini sangat dilarang oleh agama,” ujar dia.

Sumber: Kompas.com/Tribun Cirebon

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunCirebon.com dengan judul Indramayu Sumbang Banyak Lokasi Mangkal PSK di Jawa Barat, Begini Tanggapan MUI