PIKIRAN RAKYAT - Hamas menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Pada Senin 10 Februari 2025, Abu Obaida selaku Juru bicara Sayap Militer Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan menunda pembebasan sandera.

"Oleh karena (pelanggaran-pelannggaran Israel), pembebasan tahanan Zionis yang dijadwalkan Sabtu (15 Februari 2025) mendatang akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sambil menunggu kepatuhan penuh penjajah terhadap perjanjian gencatan senjata," tegasnya.

Sementara itu pada hari yang sama, Kantor Media Pemerintah Gaza menyerukan komunitas internasional untuk menekan Israel untuk menerapkan protokol kemanusiaan.

“Meskipun ada kesepakatan yang jelas berdasarkan protokol kemanusiaan gencatan senjata, Israel berulang kali gagal memenuhi komitmennya,” ujar media tersebut. Media ini pun menegaskan akan terjadi krisis kemanusiaan yang dahsyat bila kesepakatan ini batal.

Media ini pun menegaskan pelanggaran tersebut mengakibatkan warga Gaza kekurangan makanan dan air, dan terputusnya pasokan pertolongan medis vital bagi warga setempat.

Abu Obaida, membeberkan sejumlah pelanggaran gencatan senjata oleh Negeri Zionis ini. Beberapa diantaranya menunda kepulangan pengungsi Palestina ke Gaza utara, menembaki wilayah Jalur Gaza, dan menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan.

Karena pelanggaran ini, organisasi garis keras perjuangan Palestina ini memutuskan untuk menunda pembebasan sandera. Berdasarkan jadwal yang disepakati, mereka akan dibebaskan pada hari Sabtu 15 Februari mendatang. Penundaan ini akan berlaku hingga Israel mematuhi perjanjian gencatan senjata sepenuhnya.

Israel Katz, pejabat pertahanan Israel, merespon pengumuman tersebut dengan mempersiapkan pasukan militernya untuk mengantisipasinya konflik lanjutan. Ia juga menilai keputusan Hamas tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

Sementara itu, keluarga sandera Israel mendesak Benjamin Netanyahu agar kesepakatan pertukaran sandera antara Israel dengan Hamas tetap berlangsung.

Forum Sandera dan Keluarga Hilang pun meminta bantuan negara-negara mediator, termasuk Mesir dan Qatar, agar perjanjian ini terlaksana. Mereka pun meminta pemerintah Israel untuk menahan diri dari tindakan yang dapat menghalangi kesepakatan tersebut.

Dalam kesepakatan gencatan senjata ini, Hamas sepakat membebaskan sandera warga Israel sebanyak 76 orang. Dalam fase pertama kesepakatan yang dimulai dari 19 Januari hingga awal Maret, Hamas akan membebaskan sebanyak 33 sandera.

Namun, seiring dengan meningkatnya konflik Israel dengan Hamas di tengah fase gencatan senjata yang sedang berlangsung, bisa saja Gaza akan kembali membara dalam waktu dekat.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News