Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat Kebijakan Publik, Ahmad Alamsyah Saragih memproyeksikan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dialokasikan ke program strategis presiden mulai dari menambah anggaran sekitar Rp 100 triliun ke Badan gizi nasional (BGN) hingga perbaikan irigasi.

Pasalnya untuk program makan bergizi gratis (MBG) saja dikatakan Alamsyah baru ada dana sebesar Rp 70 triliun. Dengan demikian untuk mempercepat pemerataan program MBG tentunya membutuhkan biaya, maka dipilihlah keputusan yang dianggap “tidak enak” itu.

“Salah satunya dengan memangkas beberapa pos-pos di kementerian, untuk direlokasikan mungkin satu kepada penambahan anggaran BGN sebesar Rp 100 triliun, kemudian mungkin juga untuk mendorong pembiayaan UMKM agar bisa terlibat dalam program tersebut, untuk rantai pasoknya mungkin juga dibutuhkan beberapa triliun lagi,” jelas Ahmad Alamsyah Saragih saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (9/2/2025).

Menurut Alamsyah, Prabowo merupakan sosok yang konsentrasi terhadap pangan sehingga untuk menggenjot produktivitas tentunya dibutuhkan subsidi pupuk dan perbaikan irigasi. Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan biaya atau anggaran yang cukup tinggi.

Hal inilah yang menyebabkan Prabowo memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran (budget) pos-pos kementerian tertentu. Kemudian tercetuslah pemangkasan anggaran mencapai Rp 306,9 triliun di badan anggaran dan dialokasikan ke tiga pos tadi, baik penambahan anggaran ke BGN, pembiayaan UMKM dan rantai pasoknya serta peningkatan produktivitas pangan.

“Harapannya ekonomi bisa berjalan dengan belanja pemerintah yang lebih efektif. Ukuran efektifnya sendiri adalah terpenuhinya komitmen dengan rakyat,” tandasnya.

Sebenarnya ada dua pos utama yang diincar Prabowo, yakni pemangkasan belanja K/L senilai Rp 256,1 triliun serta pemotongan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun. Kebijakan ini mencakup pemangkasan pada 16 pos belanja dengan besaran bervariasi, mulai dari 10% hingga 90%.

Kebijakan efisiensi anggaran bukan hanya mencakup pos belanja besar, seperti infrastruktur atau belanja bantuan sosial, tetapi juga pos yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan administratif dan operasional kementerian/lembaga.

Sebagai contoh, pos anggaran untuk alat tulis kantor (ATK) dipangkas hingga 90%, pos kegiatan seremonial mengalami pengurangan sebesar 56,9%. Lebih lanjut, pos untuk rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya juga mengalami efisiensi anggaran hampir 45%.