TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah membutuhkan Rp 544,48 triliun selama 2025-2029 untuk membangun infrastruktur.

Maka dari itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menggandeng pihak swasta dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Skema ini dinilai Menteri PU Dody Hanggodo menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN.

Selain itu, membuka peluang investasi dari pihak swasta dan luar negeri guna mempercepat pembangunan infrastruktur.

"Sesuai arahan Presiden, kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal," kata Dody dikutip dari siaran pers pada Selasa (11/2/2025).

Rencananya, pihak swasta akan dilibatkan dalam pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman.

Salah satu sektor infrastruktur yang menjadi prioritas investasi adalah pembangunan bendungan, embung, jalan tol, dan jembatan.

Infrastruktur tersebut dinilai memiliki dampak ekonomi yang signifikan.

“Bendungan dan embung berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, sementara jalan tol mempercepat distribusi logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi,” ujar Dody.

Keterlibatan swasta diharapkan dapat merealisasikan proyek-proyek tersebut lebih optimal, baik dalam aspek pendanaan maupun efisiensi pelaksanaan.

Dalam skema KPBU ini, pemerintah menawarkan model pembiayaan yang lebih fleksibel.

Lalu, pemerintah akan tetap berperan sebagai regulator dan pengawas guna memastikan kualitas serta keberlanjutan proyek yang dikerjakan.

"KPBU bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga upaya mendorong inovasi serta memperkuat soft-skill dan hard-skill tenaga kerja nasional," ucap Dody.

"Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha, kami optimistis pembangunan infrastruktur akan semakin berkualitas dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global," pungkasnya.