Jakarta -

Telkom mengungkapkan tengah mengembangkan aplikasi khusus untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini sebelumnya telah dimulai serentak di berbagai daerah Indonesia sejak 6 Januari 2025.

Aplikasi tersebut nantinya akan membantu pemantauan distribusi makanan sehat bagi pelajar. Sebagai informasi, MBG merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Andri Sasongko selaku VP Corporate Telecommunication Telkom, mengatakan perusahaannya telah diberi tugas oleh pemerintah dalam membantu distribusi MBG.

"Kita sudah diberi tugas sebenarnya, nanti melalui Telkomsel, membuat aplikasi yang powerfull tentunya, yang bisa memonitor (distribusi makan bergizi gratis)," ujar Andri di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Telkom bukan kali pertama membantu pemerintah menyediakan aplikasi canggih. Sebelumnya, perusahaan BUMN ini punya andil besar pembuatan aplikasi PeduliLindungi saat pandemi waktu lalu.

"Dulu kita punya pengalaman bagus waktu COVID-19, yaitu PeduliLindungi, itu di belakangnya Telkom ya," kata Andri.

Andri belum mengungkapkan secara rinci terkait dirilisnya aplikasi monitoring program MBG, begitu pula penamaan layanan itu, namun yang pasti prosesnya sedang berlangsung.

"Kementerian BUMN inginya Telkom melalui Telkomsel punya aplikasi seperti itu untuk monitoring distribusi makan bergizi gratis. Saat ini sedang berjalan (pembuatan aplikasinya)," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima. Di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1) yang lalu.

(agt/fay)