Apakah Yordania Mengatakan akan Berperang karena Rencana Donald Trump di Gaza?

TRIBUNNEWS.COM- Laporan minggu ini yang menunjukkan bahwa perang antara Yordania dan Israel dapat dipicu oleh rencana pembersihan etnis di Gaza oleh Presiden AS Donald Trump.

Laporan menunjukkan bahwa Yordania telah menyatakan kesediaannya untuk berperang dengan Israel atas rencana pembersihan etnis Donald Trump di Jalur Gaza.

Hal ini terjadi setelah Donald Trump mengatakan pada hari Rabu bahwa ia ingin melihat AS "memiliki" Gaza dan bahwa negara-negara seperti Mesir dan Yordania, harus dan akan menyerap populasi Palestina yang mengungsi, sambil mengklaim "semua orang menyukai" rencananya.

Baik Mesir maupun Yordania dengan tegas menolak gagasan tersebut dan menegaskan kembali dukungan mereka terhadap pembentukan negara Palestina di masa depan.

Komentar keras dari Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menyusul pengumuman Donald Trump menunjukkan bahwa Amman akan mengambil sikap tegas terhadap Israel jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara paksa mengusir penduduk Gaza.

Akan tetapi, akankah kerajaan itu bertindak sejauh terlibat dalam perang dengan Israel sebagai respons terhadap pembersihan etnis lebih lanjut di tanah Palestina?

Beberapa media telah mengklaim demikian, khususnya setelah laporan berbahasa Arab mengutip pernyataan Safadi:

"Jika ada upaya untuk memindahkan warga Palestina secara paksa ke Yordania, kami akan menghadapinya dengan segala kemampuan kami. Ini adalah pernyataan perang terhadap Yordania, dan kami akan menanggapinya."

Beberapa pengamat urusan Yordania-Palestina mengatakan komentar Safadi menekankan betapa seriusnya situasi.

"Dia mengatakan komentar-komentar ini untuk menekankan implikasi dari rencana Trump - inilah yang dimaksud Safadi. Ini adalah garis merah bagi Yordania, mereka juga khawatir hal ini akan memicu perang saudara karena telah mengobarkan ketakutan dan kekhawatiran masyarakat akan masa depan tentang lebih banyak pengungsi di negara ini," katanya kepada TNA .

"Jadi, Yordania mengirim pesan kepada Trump, Amerika dan Israel, agar mereka tidak mencoba. Bukannya mereka ingin berperang, tetapi mereka harus menghentikan hal ini terjadi," tambahnya.

Adoni mengatakan urgensi dalam retorika tersebut digunakan karena rencana Trump telah menjadi "bahaya strategis bagi kelangsungan hidup Yordania dan tahta Hashemite, inilah sebabnya dia mengatakan mereka akan berperang".

Ia juga mencatat bahwa hari Jumat akan terlihat banyak aktivitas di seluruh Yordania untuk mengekspresikan penolakan terhadap rencana Trump melalui protes massa yang akan menandai salah satu momen langka di mana opini publik dan sikap resmi cocok.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan, kata Adoni, adalah jika Yordania mau menerima pengungsi Palestina, "mereka akan dituduh tunduk kepada Israel dan mereka tidak mampu melakukan itu".

Ia mengatakan banyak yang percaya bahwa tindakan tersebut akan menjadi "akhir bagi Yordania" dan penggunaan kata "pemindahan" oleh Israel berarti "pengusiran".

Deklarasi perang?

Komentar dari Safadi muncul menyusul perang brutal di Gaza yang menyebabkan seluruh penduduk mengungsi, dan serangan mengerikan di Tepi Barat di mana 70 warga Palestina, termasuk 10 anak-anak, tewas dan sekitar 26.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Dalam wawancara sebelumnya, Safadi mengatakan Israel terus menggusur dan berupaya memindahkan penduduk ke Yordania, sebuah situasi yang tidak akan diterima kerajaan tersebut, di mana lebih dari separuh penduduknya lahir di Palestina.

"Mengusir warga Palestina dari Tepi Barat ke Yordania berarti memindahkan krisis yang telah diciptakan oleh pendudukan dan semakin memburuk," kata Safadi.

Pada bulan September tahun lalu, ia juga memperingatkan bahwa setiap upaya Israel untuk mengusir warga Palestina di Tepi Barat ke negaranya akan ditafsirkan sebagai "deklarasi perang" dalam sebuah konferensi pers.

Beberapa laporan menunjukkan bahwa Yordania akan menutup perbatasannya jika warga Palestina mulai menyeberang ke negara itu, yang merupakan hasil yang lebih mungkin terjadi jika terjadi program pembersihan etnis massal.

Perkembangan terkini terjadi saat Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bertemu dengan Raja Yordania Abdullah di Amman, di mana ia menekankan perlunya mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara, yang mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Separuh dari 11 juta penduduk Yordania adalah warga Palestina, dan sejak berdirinya Israel pada tahun 1948 selama Nakba, banyak warga Palestina yang mencari perlindungan di sana.

Menurut angka PBB, 2,2 juta warga Palestina terdaftar sebagai pengungsi di Yordania.

SUMBER: NEW ARAB