Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com. Polisi ajak warga tidak ganggu kamtibmas selama sidang sengketa Pilkada di MK Dalam Negeri    Editor: Sigit Kurniawan    Kamis, 06 Februari 2025 - 17:58 WIB

Elshinta.com - Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay mengimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Iimbauan ini disampaikan terkait sengketa hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Jayapura 2024, yang saat ini masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perkara Nomor 274/PHPU Tahun 2025 masalah  Pilkada Bupati Jayapura.

“Persidangan Pilkada Bupati di MK, kini memasuki tahap pembuktian guna menelaah bukti dari masing-masing pihak. Jadi saya himbau masyarakat tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Jayapura,” jelas AKBP Umar Nasatekay, Kamis (6/2).

Ia menegaskan pentingnya menjaga situasi kondusif selama proses hukum berlangsung di MK. Persidangan kini memasuki tahap pembuktian guna menelaah bukti dari masing-masing pihak.

“Kita akan menunggu proses itu sama-sama, jadi himbauan kami kalau bisa bersama menjaga keamanan," ujar AKBP Umar seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan. 

Ia berharap semua pihak menghormati jalannya persidangan dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas.

Menurutnya, apapun keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan Bupati Jayapura, masyarakat harus menerima dengan bijak. Keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga harus dihormati oleh semua pihak.

"Persidangan ulang masih dilakukan nanti tanggal 7 dan tanggal 17," katanya. Ia mengingatkan bahwa setiap aksi tanpa izin yang mengganggu ketertiban akan ditindak tegas dan terukur sesuai aturan hukum.

Dikatakan, pihaknya dari kepolisian terus meningkatkan keamanan di Kabupaten Jayapura guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas. Bahkan, patroli rutin terus dilakukan di seluruh polsek untuk memastikan situasi tetap aman.

Selain patroli, kepolisian juga berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Upaya ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan serta mencegah potensi gesekan di tengah masyarakat.

Umar meminta pada masyarakat tetap tenang dan mengikuti perkembangan sidang melalui jalur resmi. “Kami imbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks yang dapat memicu ketegangan sosial," tandasnya.

Sumber : Radio Elshinta