PIKIRAN RAKYAT - Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen. Namun, realitas ekonomi saat ini menunjukkan bahwa target tersebut tampaknya sulit dicapai tanpa perubahan kebijakan yang signifikan.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 hanya mencapai 5,03 persen, yang mengindikasikan stagnasi dibanding tahun sebelumnya.

Tantangan Struktural yang Menghambat Pertumbuhan

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment (CITI) INDEF, Andry Satrio Nugroho menilai tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah daya beli masyarakat yang terus melemah dan pelemahan sektor industri.

"Indonesia saat ini mengalami tantangan struktural yang serius di mana dapat dilihat dari sisi daya beli masyarakat terus tergerus dan pelemahan industri yang cukup serius, sehingga dibutuhkan paket kebijakan stimulus untuk membangkitkan kedua hal tersebut," tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Pikiran-Rakyat.com pada Kamis 6 Februari 2025.

Data menunjukkan bahwa Purchasing Managers' Index (PMI) terus mengalami pelemahan sepanjang triwulan IV-2024, yang menandakan menurunnya aktivitas industri. Tren deflasi yang terjadi secara berturut-turut juga mengindikasikan lemahnya permintaan domestik.

Cukupkah Strategi Stimulus?

Pemerintah dinilai perlu mengeluarkan kebijakan stimulus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, di antaranya:

Menurunkan biaya energi bagi industri guna meningkatkan daya saing. Menekan biaya logistik dengan menurunkan tarif tol bagi kendaraan logistik. Mengkaji ulang kebijakan larangan dan pembatasan (lartas) terhadap produk impor guna melindungi pasar domestik. Menekan pungutan dan iuran yang membebani perusahaan serta memberantas pungutan liar. Mendorong penyaluran kredit ke sektor manufaktur dan membentuk lembaga penjaminan investasi khusus untuk proyek hilirisasi.

Meski investasi mengalami peningkatan sebesar 23,8 persen (y-on-y) pada triwulan IV-2024 dengan total realisasi Rp452,8 triliun, sebagian besar dana tersebut belum terserap ke sektor produktif yang menciptakan lapangan kerja.

Ini menunjukkan bahwa investasi belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Peran Swasta dan Belanja Pemerintah

Ekonom CITI INDEF, Dzulfian Syafrian menyoroti pentingnya peran sektor swasta dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Namun, dia mempertanyakan kesiapan kebijakan untuk mendukung iklim bisnis.

"Dengan adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah hari ini, maka beban untuk menjaga pertumbuhan ekonomi harus dialihkan ke sektor swasta," ucapnya.

"Masalahnya, apakah kemudahan berusaha, situasi industri, iklim investasi, dan kebijakan insentif sudah cukup mendorong swasta untuk berperan lebih besar? Tanpa kebijakan yang lebih progresif dan konkret, pertumbuhan di atas 5 persen apalagi cita-cita 8 persen ini bisa jadi utopis," ujar Dzulfian Syafrian menambahkan.

Mimpi 8 Persen: Bisa atau Tidak?

Sejumlah ekonom menilai bahwa pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan hal yang mustahil, tetapi membutuhkan reformasi struktural yang mendalam. Tanpa perbaikan daya beli, penguatan sektor industri, dan insentif bagi dunia usaha, target ini akan sulit tercapai.

Kebijakan yang hanya mengejar angka pertumbuhan tanpa memperhatikan kualitasnya bisa menjadi bumerang di masa depan. Oleh karena itu, langkah konkret yang lebih strategis harus segera diambil jika Indonesia ingin keluar dari jebakan stagnasi ekonomi.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News