TRIBUNNEWS.COM – Presiden AS, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif pada Rabu (5/2/2025) malam waktu setempat yang melarang perempuan transgender berkompetisi dalam olahraga wanita.

Perintah eksekutif yang berjudul "No Men in Women’s Sports Executive Order" ini adalah perintah eksekutif keempat yang menargetkan komunitas transgender sejak Trump menjabat sebagai presiden pada 20 Januari lalu.

"Kaum kiri radikal telah melancarkan kampanye besar-besaran untuk menghapus konsep seks biologis dan menggantinya dengan ideologi transgender militan," kata Trump dari podium di Gedung Putih, dengan puluhan perempuan dan anak perempuan berdiri di belakangnya, seperti dikutip dari NBC News.

"Dengan perintah eksekutif ini, perang terhadap olahraga wanita berakhir," tegas Trump.

Trump juga menyoroti beberapa contoh kasus yang ia gambarkan sebagai "laki-laki yang mengaku sebagai perempuan" dan "mencuri" kemenangan dari perempuan.

Salah satu yang disebut adalah petinju asal Aljazair, Imane Khelif, yang diklaim oleh Trump sebagai seseorang yang lahir sebagai laki-laki.

Identitas Khelif memicu kontroversi di Olimpiade Paris pada Agustus lalu.

Menurut pejabat Gedung Putih, sebelum penandatanganan, perintah eksekutif ini bertujuan melindungi hak atletik perempuan dengan dua langkah.

Langkah pertama:

Pemerintah akan mencabut panduan pemerintahan Joe Biden terkait "Judul IX," yakni undang-undang hak sipil yang mencegah diskriminasi berbasis gender dalam program pendidikan yang menerima dana federal.

Panduan tersebut sebelumnya mengharuskan sekolah untuk mengizinkan siswa transgender bergabung dengan tim olahraga yang sesuai dengan identitas gender mereka.

Jika UU tersebut dicabut, maka perintah Trump akan melarang siswa yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir untuk berpartisipasi dalam olahraga wanita, serta melarang penggunaan fasilitas seperti toilet perempuan oleh mereka.

Departemen Pendidikan akan bertanggung jawab untuk menyelidiki potensi pelanggaran, dan pemerintah akan meminta dilakukan penyelidikan, kata pejabat.

Langkah kedua:

Pemerintah akan bekerja sama dengan badan pengelola olahraga, termasuk Komite Olimpiade Internasional, untuk memastikan pedoman ini diikuti di luar lingkungan pendidikan.

Kebijakan ini akan berdampak pada proses visa AS.

"Jika Anda datang ke negara ini dan mengaku sebagai perempuan, tetapi Anda adalah laki-laki yang datang untuk bersaing dengan perempuan, kami akan mengkajinya untuk mengetahui apakah itu penipuan," jelas salah satu pejabat.

3 Perintah Eksekutif Trump Sebelumnya yang Menargetkan Transgender

Mengutip Axios, berikut adalah tiga perintah eksekutif sebelumnya yang menargetkan transgender:

1. Pengakuan Hanya Dua Jenis Kelamin

Pada 20 Januari, tepat di hari pertama masa jabatannya, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan bahwa pemerintah federal hanya akan mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.

Perintah ini juga menegaskan bahwa "jenis kelamin" bukan sinonim dari "identitas gender," yang berarti hanya dua jenis kelamin ini yang akan diakui dalam dokumen resmi seperti paspor dan visa.

2. Pembatasan Dukungan Afirmasi Gender

Salah satu janji kampanye utama Trump adalah membatasi perawatan afirmasi gender bagi kaum muda.

Melalui perintah eksekutif pada 28 Januari, Trump melarang pendanaan federal untuk perawatan afirmasi gender bagi remaja di bawah usia 19 tahun.

Perintah ini juga menginstruksikan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS untuk melakukan tinjauan literatur dalam 90 hari mengenai praktik terbaik untuk kesehatan anak-anak dengan disforia gender.

Selain itu, perintah ini menyerukan pencabutan dana federal dari sekolah kedokteran dan rumah sakit yang melakukan penelitian perawatan afirmasi gender.

3. Pembatasan Transgender di Militer

Juga pada 28 Januari, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang memerintahkan Departemen Pertahanan AS untuk merumuskan kebijakan baru yang menargetkan anggota transgender dalam militer.

Perintah ini belum menjadi larangan langsung terhadap tentara transgender, tetapi membuka jalan menuju larangan tersebut dengan mencabut kebijakan Biden yang mengizinkan orang trans untuk bertugas.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)