TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (4/2/2025) siang.

Pemanggilan Bahlil tersebut terjadi di tengah polemik mengenai perubahan aturan distribusi Liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) yang tengah berlangsung di pasaran.

Saat ditanya apakah pemanggilan itu terkait dengan masalah elpiji 3 kg, Bahlil memilih untuk tidak memberikan jawaban.

Dia hanya menyatakan kedatangannya ke Istana adalah untuk melaporkan masalah pekerjaan yang tengah ditangani.

Sebagaimana diberitakan, perubahan aturan distribusi gas elpiji 3 kg menyebabkan antrean panjang di pangkalan-pangkalan gas resmi, karena gas melon kini tidak lagi dijual di warung-warung dekat rumah warga.

Sejak 1 Februari 2025, pemerintah telah memberlakukan kebijakan baru yang melarang pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg.

Kebijakan ini berujung pada insiden tragis di Pamulang, Tangerang Selatan, di mana seorang lansia meninggal dunia setelah mengantre gas elpiji 3 kg di Jalan Beringin, Pamulang Barat, pada Senin (3/2/2025).

Lansia yang meninggal tersebut bernama Yonih (62).

Ia pingsan setelah menunggu antrean gas melon selama satu jam di pangkalan yang terletak 500 meter dari rumahnya.

Setelah selesai mengantre, Yonih pulang dan beristirahat sejenak. Namun, ia tiba-tiba pingsan.

Keluarga langsung membawanya ke Rumah Sakit Permata Pamulang untuk mendapatkan perawatan. Sayangnya, setibanya di rumah sakit, Yonih dinyatakan meninggal dunia.

Ikuti Perintah Prabowo: Pengecer Bisa Kembali Jual Elpiji 3 Kg

Menanggapi ramainya keluhan warga dan membludaknya antrean di pangkalan gas resmi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ESDM, untuk mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kg.

Saat meninjau pangkalan di Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa (4/2/2025) pagi, Bahlil mengaku bahwa pagi tadi ia ditelepon oleh Prabowo terkait masalah elpiji 3 kg.

Setelah ditelepon Presiden Prabowo, Bahlil mengatakan aturan soal elpiji 3 kg diubah.

Atas arahan Prabowo, pemerintah juga mengaktifkan kembali pengecer elpiji mulai hari ini.

Pengecer akan diubah menjadi sub pangkalan dan dibekali sistem.

Kementerian ESDM dan Pertamina akan membekali sub pangkalan elpiji dengan sistem agar penjualan elpiji 3 Kg terpantau.

"Jadi, mulai hari ini, pengecer seluruh Indonesia dengan nama sub-pangkalan," katanya ketika memberi keterangan pers usai meninjau pangkalan penjual elpiji 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

Sub-pangkalan akan dibekali dengan aplikasi tersebut agar pemerintah tetap bisa mengontrol harga epliji 3 kg.

Sebanyak 370 ribu pengecer akan diangkat menjadi sub-pangkalan, di mana oleh Pertamina telah dibuatkan aplikasi dan disampaikan kepada mereka agar bisa digunakan.

"Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol, supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak terjadi lagi," ujar Bahlil.

Setelah meninjau pangkalan elpiji 3 Kg di Palmerah, pada siang harinya, Bahlil terlihat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta.

Bahlil lalu menceritakan apa tindakan yang dilakukan pemerintah terkait masalah kelangkaan LPG 3 Kg.

Bahlil mengklaim berdasarkan hasil sidak di sejumlah tempat, masalah kelangkaan LPG 3 Kg sudah membaik.

"Saya tadi sidak kan ya turun ke lapangan untuk mengecek tentang kondisi terakhir Alhamdulillah semua sudah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus dan kondisinya tidak seperti kemarin," jelasnya.

Penjelasan Istana

Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah telah memutuskan pengecer bisa kembali menjual gas elpiji 3 Kg pada hari ini, Selasa, (4/2/2025).

Sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan per 1 Februari 2025, gas elpiji 3 kg tidak lagi dijual di pengecer.

Masyarakat bisa membeli elpiji 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. Para pengecer yang ingin menjual elpiji subsidi wajib mendaftar sebagai sub pangkalan.

"Hari ini para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat," kata Hasan.

Menurut Hasan, sejalan dengan kembali dibolehkannya menjual elpiji 3 Kg, para pengecer diminta untuk mendaftar sebagai sub-Pangkalan ke Pangkalan resmi Pertamina.

Tujuannya agar distribusi dapat terkontrol dan memastikan penyaluran elpiji 3 Kg yang merupakan gas subsidi tepat sasaran.

"Bersamaan dengan itu,  para pengecer diminta mendaftarkan di aplikasi MAP agar terdaftar sebagai sub pangkalan resmi. Pertamina akan mendorong para pengecer mendaftar sebagai sub pangkalan resmi guna melindungi rakyat sebagai konsumen terakhir," katanya.

Menurutnya dengan terdaftar resmi di aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP), maka harga di tingkat konsumen akan terjaga. Tidak ada lagi pengecer yang menjual gas subsidi di atas harga eceran tertinggi.

"Dengan terdaftar resmi di aplikasi MAP sebagai sub pangkalan, maka harga di tingkat konsumen bisa terjaga. Begitu pula distribusi gas elpiji 3kg bisa disalurkan ke tangan rakyat yang benar-benar berhak mendapatkannya," pungkasnya.

Sebelumnya larangan para pengecer menjual elpiji 3 Kg membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

Di beberapa walayah terjadi antrean panjang di Pangkalan resmi pertamina, karena warung warung pengecer tidak lagi menyediakan gas Melon tersebut.

(Tribunnews/Taufik/Pramudhiaz/Apfia Tioconny Billy/Malau)