TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Husnul Khotimah, seorang ibu rumah tangga warga Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat terlihat senang setelah membeli gas elpiji 3 kilogram (kg) pada Senin (4/1/2025).

Raut wajahnya tak bisa dibohongi lagi ketika dirinya membeli di pangkalan gas elpiji di sekitar rumahnya usai tutup beberapa hari belakangan.

Husnul menceritakan dirinya hanya bisa pasrah ketika gas elpiji 3 kg tersebut sulit untuk didapat.

"Ya kemarin langka, saya tiga hari nggak masak. Jadi nyari ke mana-mana, sempat tiga hari nggak masak," kata Husnul kepada wartawan, Selasa (4/2/2025).

Usahanya untuk mendapatkan gas ini terus dilakukan. Dia berkeliling ke sejumlah warung kelontong yang menjadi pengecer gas yang kerap disebut gas melon itu.

Namun, usahanya itu nampaknya tak berbuah hasil. Seluruh warung yang ia datangi tidak mempunyai stok gas tersebut.

"Muter-muter, nyari. Nggak ada yang jual, nggak dapat satu pun. Saya ngider, ada 10 warung, gak dapat. Akhirnya saya pasrah tiga hari. Beli makan di luar," tuturnya.

Dia tak masalah soal pembatasan yang diberikan pemerintah yakni penunjukkan KTP untuk mendapatkan gas tersebut.

Hal ini juga karena gas tersebut hanya dibutuhkan untuk keperluan rumah tangganya saja yakni menghabiskan waktu satu minggu per satu tabung gasnya.

"Nggak masalah, saya mah nurut ajalah kebijakan pemerintah gimana. Saya kan punya dua, buat cadangan, kan bisa ngisi kalau satu kosong," ucap dia.

Ia berharap, pemerintah bisa mencari solusi di tengah kegelisahan masyarakat karena terbatasnya gas pasokan LPG subsidi.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia kembali mengaktifkan para pengecer gas elpiji 3 Kg setelah terjadinya polemik dalam beberapa hari terakhir.

Hal ini sesuai dengan intruksi Presiden RI Prabowo Subianto dengan tujuan agar elpiji tepat sasaran.

"Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh indonesia, dengan nama sub-pangkalan," kata Bahlil di pangkalan elpiji di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat, Selasa (4/1/2025).

Bahlil mengatakan pihaknya bekerja sama dengan PT Pertamina akan membekali para pengecer ini dengan sebuah aplikasi untuk memonitor penjualan elpiji khususnya ukuran 3 kg.

"Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM," tuturnya.

Dalam hal ini, Bahlil berharap nantinya harga gas elpiji di para pengecer ini bisa stabil atau tidak ada lonjakan harga yang jauh dari agen maupun pangkalan.

"Sebenarnya rakyat itu mendapatkan harga LPG harusnya maksimal 19 ribu. Itu udah paling mahal itu. Karena harusnya itu negara itu mensubsidi itu sampai dengan 12 ribu. Jadi satu tabung itu negara kasih ke agen ya Pak ya, itu sekitar 12 ribu sampai 13 ribu," tuturnya.

"Agen baru ke Pangkalan itu 16 ribu. Sampai ke Pengecer harusnya 19 ribu maksimal, 18 ribu, 19 ribu," sambungnya.