Jakarta, Beritasatu.com - Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Muhammad Aras Prabowo, menyambut baik kebijakan pemerintah yang mewajibkan Perum Bulog membeli gabah kering panen (GKP) dari petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram tanpa syarat kualitas.

Langkah ini dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas harga pangan nasional.

“Kebijakan ini merupakan bentuk nyata keberpihakan kepada petani. Namun, pengawasan harus diperketat agar Bulog benar-benar melakukan pembelian langsung dari petani dan tidak ada permainan harga oleh tengkulak,” tegas Muhammad Aras Prabowo dikutip dari keterangannya, Senin (3/2/2025).

Sebelumnya, Bulog menerapkan standar kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10% dalam pembelian gabah kering panen. Gabah yang tidak memenuhi standar hanya dibeli dengan harga lebih rendah melalui mekanisme rafaksi.

Namun, dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025, mekanisme rafaksi dihapus, dan Bulog diwajibkan membeli GKP dengan harga tetap Rp 6.500 per kilogram, tanpa mempertimbangkan kadar air maupun kadar hampa.

“Ini merupakan langkah afirmatif yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung petani. Dengan harga yang lebih stabil, pendapatan petani dapat meningkat, dan mereka tidak lagi dirugikan oleh standar kualitas yang selama ini menjadi hambatan dalam penjualan hasil panen,” ujar Aras.

Kebijakan ini juga diharapkan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan harga beli yang lebih tinggi dan tanpa diskriminasi kualitas, petani diharapkan semakin terdorong untuk meningkatkan produksi, sementara stok beras nasional tetap terjaga.

Selain itu, Muhammad Aras Prabowo menyoroti pentingnya pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, untuk memastikan pasokan pupuk tidak terlambat. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pupuk saat musim pemupukan sering kali menyebabkan penurunan hasil panen.

“Ada masalah kronis dalam tata kelola pertanian yang belum terselesaikan, yaitu kelangkaan pupuk di saat dibutuhkan. Ini berakibat pada kegagalan panen petani. Oleh karena itu, solusi terhadap kesejahteraan petani harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir,” paparnya.

Pemerintah juga telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 16,6 triliun kepada Bulog untuk mendukung kebijakan ini. Anggaran tersebut bertujuan memastikan Bulog memiliki kapasitas yang memadai dalam menyerap gabah petani dan mengelola stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara optimal.

“Penambahan anggaran ini sangat penting agar Bulog dapat beroperasi dengan maksimal. Namun, perlu adanya pengawasan ketat agar dana tersebut digunakan secara efisien dan tidak disalahgunakan,” tambah Aras selain menanggapi kebijakan Bulog dalam pembelian gabah.