AYOBOGOR.COM - Kondisi ekonomi Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, saat ini tengah mendapat perhatian karena sejumlah tantangan serius yang dihadapi, termasuk tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan upah minimum yang tergolong sangat rendah.

Bahkan, Kabupaten Kuningan sempat dicatat sebagai kabupaten dengan kinerja terburuk di Jawa Barat, berdasarkan penilaian Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Nasional, Achmad Nur Hidayat (ANH).

Sebagai CEO Narasi Institute yang berasal dari Desa Sangkanhurip, Kuningan, ANH memberikan penilaian 'D' terhadap kinerja Pemkab Kuningan.

Baca Juga: Harta Kekayaan Bupati Karawang Terpilih Aep Syaepuloh Berdasarkan data LHKPN, Nominalnya Tembus di Atas Rp395 Miliar

Menurutnya, Kuningan menghadapi sejumlah masalah ekonomi serius yang harus segera ditangani. Salah satu masalah utama yang dihadapi Kuningan adalah kemiskinan ekstrem.

Data tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 140 ribu penduduk di Kuningan hidup di bawah garis kemiskinan.

Dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa, ini berarti persentase kemiskinan di Kuningan sangat tinggi, jauh di atas rata-rata kemiskinan provinsi Jawa Barat yang hanya 8,06%.

Meskipun ada sedikit penurunan dari tahun 2021, angka kemiskinan di Kuningan tetap masih mengkhawatirkan. Selain itu, Kuningan juga mengalami tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang cukup tinggi, yaitu 9,81%.

Baca Juga: Bansos Apa Saja yang Akan Cair Februari 2025? Penerima PKH dan BPNT Siap-siap Terima Dana Bantuan Sosial

Ini menjadikan Kuningan salah satu kabupaten dengan angka pengangguran terbesar di Jawa Barat. Sementara itu, upah minimum di Kuningan juga sangat rendah. Pada tahun 2024, UMK Kuningan tercatat sebagai yang terendah kedua di Jawa Barat, hanya Rp2.101.734 per bulan.

Hal ini tentu menjadi kendala bagi Kuningan untuk menarik investasi, meskipun sebenarnya dengan upah tersebut Kuningan memiliki potensi untuk menarik investor.

ANH menyarankan agar Pemkab Kuningan lebih serius dalam menangani masalah-masalah tersebut. Beberapa langkah strategis yang disarankan antara lain adalah peningkatan daya beli masyarakat, penyediaan lapangan kerja, serta penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk meningkatkan daya beli, diperlukan program yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Baca Juga: Punya Harta Kekayaan Rp1 Triliun, Raffi Ahmad Ternyata Masih Kalah Tajir dari Prajogo Pangestu

Di bidang ketenagakerjaan, ANH mengusulkan agar Kuningan lebih proaktif dalam mengundang investor, terutama di sektor pariwisata.

Selain itu, peningkatan infrastruktur dasar juga perlu menjadi fokus utama, seperti perbaikan irigasi dan akses jalan antar desa yang lebih baik.

Program lain yang diusulkan adalah penguatan investasi daerah dengan mempermudah perizinan dan memperkuat hubungan dengan negara-negara yang fokus pada sektor pertanian seperti Jepang dan China.

Salah satu isu yang paling mencolok adalah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kuningan. Dengan UMK yang hanya sebesar Rp2.101.734 per bulan pada 2024, Kuningan menduduki posisi sebagai kabupaten dengan UMK terendah kedua di Jawa Barat.

Baca Juga: Jadwal Keberangkatan Bus Feeder LRT Transpakuan, Kini Perjalanan LRT Cibubur Makin Mudah dan Nyaman

Meskipun pada 2025 UMK Kuningan mengalami kenaikan sebesar 6,5% menjadi Rp2.209.519,29, angka tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di sekitarnya.

Sebagai perbandingan, Kabupaten Ciamis memiliki UMK sebesar Rp2.225.279, Kabupaten Majalengka Rp2.404.632, dan Kabupaten Cirebon bahkan lebih tinggi dengan UMK Rp2.681.382.

Dengan potensi besar yang dimiliki Kuningan, penerapan kebijakan yang tepat dapat membantu daerah ini bangkit dan berkembang.

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan daya saing daerah melalui sektor pariwisata dan investasi akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kuningan.***