TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menetapkan untuk melanjutkan pemberian diskon tarif tiket pesawat sekaligus diskon tarif tol untuk periode libur Lebaran 2025.

Hal ini dilakukan untuk menekan inflasi serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan penyelenggaraan Hari Belanja Nasional (Harbolnas) pada periode 2025 ini.

"Pemerintah mendorong stimulus di hari lebaran ini dengan program yang dilanjutkan dari program Nataru yang lalu yaitu diskon harga tiket pesawat, kemudian penyelenggaraan kembali Harbolnas 2025," kata Airlangga usai mengadakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di kantornya, Jumat (31/1/2025).

"Program Every Purchase is Cheap atau Epic Sales 2025 beli di Indonesia saja yaitu diskon. Di tahun 2025 juga dilakukan diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan," sambungnya.

Meski begitu, Airlangga enggan menjelaskan lebih rinci menyoal berapa besaran diskon tiket pesawat maupun diskon untuk tarif tol periode lebaran 2025 nanti.

"Nanti kita akan bahas detailnya lagi, masih dalam pembahasan," jelas Airlangga.

Di satu sisi, stimulus lain yang diberikan pemerintah untuk menjaga inflasi adalah bantuan pangan bagi 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu 10 kilogram beras selama Januari sampai Februari.

Kemudian, diskon tarif listrik selama dua bulan yakni Januari hingga Februari dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP untuk properti dan otomotif dan PPH sektor padat karya.

"Dan juga akan didorong penyaluran KUR di kuartal 1 dan panen padi diharapkan akan optimal lebih baik dari tahun yang lalu di kuartal 1 ini," jelas Airlangga.

"Kemudian tentunya beberapa program lain seperti kita akan dorong juga program skema kredit untuk padat karya diharapkan ini akan terus didorong terutama untuk platform 500-10 miliar dengan waktu yang fleksibel 5-8 tahun," sambungnya.

Sementara itu hadir dalam pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.