Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap ada keterlibatan pegawainya sendiri pada pemagaran laut di kawasan perairan Kabupaten Bekasi. Hal itu terungkap dari perubahan data tanah yang ada di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Desa Segarajaya, kecamatan Tarumajaya. Ini murni ulah oknum, tanda petik, ATR/BPN," kata Nusron saat rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Nusron memaparkan kalau kejadian itu bermula pada 2021. Saat itu, terdapat program Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menghasilkan sebanyak 89 sertifikat kepada 67 orang. Sertifikat itu dikeluarkan untuk tanah darat perkampungan dengan luas total 11,263 Hektare.

Namun pada Juli 2022 terdapat perubahan data pendaftaran tanah yang tidak melalui prosesor. Kemudian, kegiatan pendaftaran tanah itu menjadi penerimanya 11 orang berupa perairan laut luas totalnya 72,571 hektare. Nusron menyebutkan kalau Kementeriannya masih lakukan investigasi internal untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat.

"Ini sedang diinvestigasi oleh Irjen kasus ini. Jadi dulunya sertifikat awal di darat tiba-tiba berubah, pindah. Jadi saya katakan, saya akui ini ulah oknum internal ATR BPN setempat. Kami sedang usut," ucap Nusron.

Sebelumnya, terdapat area reklamasi pagar laut seluas 2,5 hektare di perairan Pal Jaya, Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi. Pagar laut dari bambu itu diduga dipasang oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).

Foto: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Suara.com/Lilis Varwati)