Pada 29 Januari 2001, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan dan mengepung Gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Mereka menuntut Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mundur dari jabatannya, menyusul dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi yang dikenal sebagai kasus Buloggate dan Bruneigate. (https://tinyurl.com/2kzafzrb) 29 Januari 2001: Ribuan mahasiswa geruduk DPR/MPR, desak Gus Dur mundur Dalam Negeri    Editor: Calista Aziza    Rabu, 29 Januari 2025 - 06:00 WIB

Elshinta.com - Tepat 24 tahun yang lalu, pada 29 Januari 2001, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan dan mengepung Gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Mereka menuntut Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mundur dari jabatannya, menyusul dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi yang dikenal sebagai kasus Buloggate dan Bruneigate.

Demonstrasi besar-besaran ini terjadi di tengah ketidakstabilan politik yang semakin memanas. Mahasiswa yang turun ke jalan membawa berbagai spanduk dan poster dengan tuntutan agar Gus Dur segera lengser. Mereka menilai kepemimpinan presiden keempat RI tersebut telah gagal menciptakan pemerintahan yang stabil dan bersih dari korupsi.

Aksi ini berlangsung sejak pagi dan diwarnai dengan orasi, yel-yel, serta upaya sebagian demonstran untuk merangsek masuk ke dalam kompleks parlemen. Namun, aparat keamanan yang berjaga ketat berhasil menghalau massa dan menjaga situasi tetap terkendali.

Demonstrasi ini menjadi salah satu titik balik dalam krisis politik yang saat itu mengguncang Indonesia. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk DPR/MPR dan kelompok sipil, semakin memperlemah posisi Gus Dur. Puncaknya, pada Juli 2001, MPR menggelar Sidang Istimewa yang berakhir dengan pemakzulan Gus Dur dan pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden baru.

Kini, peristiwa tersebut dikenang sebagai salah satu babak penting dalam sejarah politik Indonesia pascareformasi. Demonstrasi mahasiswa pada 29 Januari 2001 menjadi bukti kuatnya peran gerakan mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan menuntut pemerintahan yang bersih.

Sumber : Sumber Lain