Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com. Pemerintah pusat dan daerah diminta prioritaskan transportasi publik di Bali Dalam Negeri    Editor: Sigit Kurniawan    Selasa, 28 Januari 2025 - 18:25 WIB

Elshinta.com - Upaya mencapai visi transportasi publik yang andal, terjangkau dan berkelanjutan di Provinsi Bali menghadapi sejumlah tantangan, terutama dengan pemberhentian layanan Teman Bus untuk Trans Metro Dewata (TMD) di akhir tahun 2024 lalu.

Kondisi yang semakin menimbulkan kesenjangan akses transportasi publik ini membutuhkan solusi jangka panjang, dengan pendekatan baru yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ini adalah topik yang mengemuka dalam diskusi ‘Bali Bicara Transportasi Publik: Inisiatif Pengembangan Transportasi Publik Berkelanjutan di Provinsi Bali’ yang berlangsung di Rumah Tanjung Bungkak, di Denpasar, pada tanggal 24 Januari 2025.

Acara ini didukung oleh Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, yang beranggotakan WRI Indonesia, Institute Essential Services for Reform (IESR), New Energy Nexus, dan CAST Foundation serta organisasi masyarakat sipil bidang iklim dan lingkungan lainnya.

Selain itu, acara ini juga menampilkan narasumber dan mitra koalisi di sektor transportasi, seperti Trans Metro Dewata, serta perwakilan masyarakat, antara lain komunitas pengguna transportasi publik, pelajar dan mahasiswa, komunitas disabilitas, pekerja seni, ibu rumah tangga, akademisi, pegawai swasta, pedagang, dan aktivis lingkungan.

“Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bergerak bersama para mitra untuk mencari solusi terbaik atas penghentian layanan Teman Bus untuk Trans Metro Dewata, agar Bali dapat menjaga komitmen menjadi provinsi terdepan dalam mencapai target emisi nol bersih pada 2045, yang merupakan upaya nyata dari Peraturan Gubernur No.45 Tahun 2019 tentang Energi Bersih Bali, sekaligus tonggak perjalanan pembangunan hijau di Provinsi Bali,” kata Sofwan Hakim dari Koalisi Bali Energi Nol Bersih, Sabtu (25/1).

Acara dibuka oleh Pernyataan Sikap Forum Diskusi Transportasi Publik (FDTP) Bali, yang mendesak Pemerintah Daerah dan Kabupaten di Bali untuk memprioritaskan pengembangan dan peningkatan kualitas transportasi publik, meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur dan operasional transportasi publik, menerapkan kebijakan yang mendukung kebijakan yang memihak transportasi publik.

Perwakilan FDTP, Dyah Rooslina, mengatakan bahwa Pemerintah daerah dan pusat harus bersinergi dan berkomitmen kuat dalam pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi, efisien, terjangkau dan berkelanjutan, meningkatkan frekuensi dan jangkauan layanan transportasi publik, terutama di kawasan padat penduduk dan destinasi wisata, memperbaiki kualitas infrastruktur pendukung seperti halte, tempat parkir, terminal, dan lainnya, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan sistem transportasi publik.” Kata Dyah Rooslin.

“Untuk jangka pendek, pemerintah perlu mengembalikan dan meningkatkan layanan Trans Metro Dewata yang telah terbukti mampu menjadi contoh yang baik operasional layanan transportasi publik di Bali. Untuk itu, pemerintah daerah harus membentuk badan pengelolaan yang khusus menangani pelayanan transportasi publik di Bali,” ungkap Dyah Rooslin

Menurut Sofwan Hakim, Transformasi sistem transportasi agar menjadi lebih berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai target emisi nol bersih. Akan tetapi, upaya ini harus dilakukan berdasarkan kebijakan yang berpijak pada nilai kehidupan Bali yang harmonis, dan berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencari solusi lokal yang berkelanjutan,” lanjutnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Selasa (28/1).

Oleh karena itu, Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bersama dengan WRI Indonesia dan para mitra telah melakukan beberapa langkah untuk mencari solusi terbaik, antara lain:

1. Melakukan advokasi dan pendampingan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Bali, untuk melihat kapasitas pendanaan dan solusi model bisnis yang berkelanjutan untuk transportasi publik di Bali,
2. Melakukan advokasi dengan DPRD Provinsi Bali untuk memastikan keberlanjutan dari TMD sebagai salah satu tulang punggung transportasi publik di Bali, dan
3. Melakukan advokasi dengan DPD Provinsi Bali untuk mendorong keberlanjutan TMD di tingkat nasional, dan memberikan masukan untuk perbaikan transportasi publik (sarana dan prasarana di Bali)

Saat ini, sistem transportasi publik di Provinsi Bali belum sesuai harapan, karena kualitasnya masih rendah dan belum semua wilayah kota ada layanannya.

Padahal, transportasi publik yang berkualitas, berkelanjutan dan inklusif bukan hanya mendukung kehidupan masyarakat di Bali pada umumnya, tapi juga berdampak positif bagi pariwisata di Bali melalui pengurangan kepadatan kendaraan, yang membuat wisatawan merasa semakin nyaman karena waktu kunjungan mereka semakin efektif,” ujar Ketua Masyarakat Transportasi

Sumber : Radio Elshinta