FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mudik Lebaran 2025 masih tersisa sekitar dua bulan lagi. Kendati begitu, pemerintah telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut momen penting tersebut.

Salah satu yang menjadi kebijakan penting pemerintah terkait mudik Lebaran 2025 adalah tarif transportasi, khususnya penyeberangan laut. Pemerintah memastikan Tarif penyeberangan tidak akan mengalami kenaikan selama periode libur Lebaran 2025.

Kebijakan ini diambil Menteri BUMN, Erick Thohir setelah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah BUMN transportasi lainnya tengah pekan kemarin.

Menurut Menteri Erick Thohir, kebijakan ini untuk memastikan kelancaran arus mudik sekaligus menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

“Salah satu keputusan adalah tidak ada kenaikan tarif penyeberangan, sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Menteri BUMN, Erick Thohir.

Evaluasi pelaksanaan angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) menunjukkan operasional berjalan lancar tanpa kendala signifikan.

Namun, Menteri Erick Thohir mengingatkan potensi lonjakan arus mudik Lebaran 2025 yang diprediksi akan meningkat hingga lima kali lipat. "Lebaran 2025 diperkirakan jauh lebih padat dibandingkan Nataru.

Untuk itu, ASDP bersama pemangku kepentingan lainnya harus memastikan operasional berjalan lancar di titik-titik krusial penyeberangan," kata Erick Thohir.

Keputusan tidak menaikkan tarif penyeberangan selama periode Lebaran 2025 dibenarkan Direktur Utama ASDP, Heru Widodo.

"Kami memastikan tarif tetap stabil selama masa Lebaran 2025. Ini adalah wujud komitmen ASDP memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga keterjangkauan biaya transportasi," ucap Heru Widodo.

Dua jalur penyeberangan menjadi titik krusial pada momen Lebaran 2025, yakni Selat Sunda yang menghubungkan Merak – Bakauheni dan Selat Bali yang menyambungkan Ketapang – Gilimanuk.

ASDP juga terus meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk mengoptimalkan penetapan jadwal operasional kapal.

"Koordinasi dengan regulator adalah kunci untuk memastikan kelancaran arus mudik, terutama pada puncak kepadatan di pelabuhan-pelabuhan utama," tutur Heru Widodo. (fajar)