"Mungkin kah Jokowi takut Aguan buka mulut terkait dengan lahan tersebut? Ada apa keterkaitan Jokowi dengan Aguan dalam banyak hal?," tukasnya.

Ferdinand bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengusut tuntas persoalan ini.

"Mungkin harusnya KPK turunlah menyelidiki semua ini," tandasnya.

Ia menantang pihak-pihak terkait, termasuk Aguan, untuk berbicara secara terbuka tentang tujuan penggunaan lahan tersebut dan siapa saja yang terlibat di baliknya.

"Saya berharap Aguan buka mulut lah, mumpung ini sudah dicabut oleh pemerintah. Itu sebetulnya buat apa lahan itu, dan siapa di belakangnya, apakah Jokowi ada di sana? Yah bicara saja lah," kuncinya.

Sebelumnya, Jokowi angkat bicara terkait polemik pagar laut di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, yang belakangan ramai diperbincangkan.

Jokowi menekankan pentingnya memastikan seluruh proses legal yang terkait dengan kepemilikan lahan tersebut.

"Yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau nggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, ke kecamatan, kantor BPN Kabupaten," ujar Jokowi.

Ia menjelaskan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), harus melalui tahapan tertentu

"Kalau untuk SHMnya, SHGBnya, juga di Kementerian dicek aja apakah proses atau prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak," tukasnya.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga di Bekasi, Jawa Timur, dan sejumlah daerah lain.