Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penambahan dan pengelolaan utang akan terus dilakukan secara hati-hati dan terukur di 2025. Hal ini untuk memastikan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan berkelanjutan.

"Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta dinamika pasar keuangan yang terus meningkat dan kesenjangan antara biaya utang dengan risiko utang," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK di kantornya, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Sri Mulyani menyebut pihaknya akan terus mengoptimalkan pengelolaan dan peran APBN sebagai instrumen penting untuk melakukan perbaikan di Tanah Air.

"Untuk melakukan stabilisasi, memperbaiki distribusi pemerataan dan meningkatkan efisiensi dari perekonomian," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, defisit APBN 2025 dirancang senilai Rp 616,19 triliun. Dari situ membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp 775,87 triliun dan pembiayaan non utang Rp 159,7 triliun sebagai faktor pengurangnya.

Dari Rp 775,8 triliun rencana utang itu, sebesar Rp 642,5 triliun berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan sisanya Rp 133,3 triliun berasal dari pinjaman.

Data terakhir menunjukkan utang pemerintah hingga 30 November 2024 mencapai Rp 8.680,13 triliun. Jumlah itu setara dengan 39,20% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Rasio utang per akhir November 2024 yang tercatat 39,20% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," tulis Kemenkeu dalam buku APBN KiTA, dikutip Kamis (19/12/2024).

Tonton juga Video Ekspresi Sri Mulyani Saat Dipuji Prabowo Karena Cek Anggaran Sangat Rinci

(aid/fdl)