Jakarta: Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto, yang akrab disapa Titiek Soeharto, mendesak agar pemilik pagar laut yang ditemukan di pesisir Tangerang bertanggung jawab atas biaya pembongkaran pagar tersebut.
 
Menurutnya, proses pembongkaran yang dilakukan aparat telah menggunakan anggaran negara, sehingga pihak yang memasang pagar semestinya mengganti biaya yang telah dikeluarkan.
 
Pembongkaran pagar laut dilakukan dengan cara menarik bambu yang tertanam di dasar laut menggunakan tali yang diikatkan pada kapal. Setelah bambu berhasil dicabut, pagar yang telah terlepas diangkat ke atas kapal. Langkah ini diambil untuk mengembalikan akses kawasan laut bagi masyarakat pesisir yang terdampak akibat pemasangan pagar tersebut.

"Saya berharap siapa yang menanam kan pakai uang, yang nyabut mestinya mereka juga. Kalau toh sekarang aparat kita nyabut kan pakai dana, mudah-mudahan kita tuntut, mereka harus ganti," kata Titiek saat meninjau proses pembongkaran di Pos TNI AL Tanjung Pasir, Rabu, 22 Januari 2025.
 
Baca juga: 3 Fakta Menteri Nusron Resmi Cabut Ratusan SHGB Pagar Laut Tangerang

Selain menuntut pertanggungjawaban finansial, Titiek juga mendesak agar identitas pihak yang memasang pagar laut diumumkan kepada publik. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui siapa yang telah bertindak semena-mena dengan memasang pagar yang merugikan aktivitas warga pesisir di kawasan tersebut.
 
Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses hukum sekaligus mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.
 
"Kami tentunya ingin tahu juga ya, masyarakat juga berhak tahu siapa ini yang buat semena-mena bikin pagar di laut kita supaya ini diproses, diumumkan," ujar Titiek.