AYOBOGOR.COM - Pada 22 Januari 2025, kabar terbaru terkait pencairan bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) tahap pertama tahun 2025 mulai muncul di sistem SIKS-NG.

Masyarakat kini dapat memantau status pencairan bansos ini, termasuk BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai).

Lutfi Ashari, seorang pendamping sosial yang terlibat langsung dalam pendampingan proses ini, memberikan penjelasan terkait alur pencairan dan tahapan-tahapan yang sedang berlangsung.

Baca Juga: 7 Jenis Buah yang Dipercaya Bawa Keberuntungan dan Kemakmuran di Tahun Baru Imlek, Apa Saja?

Menurut Lutfi, pencairan bantuan PKH tahap pertama untuk periode Januari-Maret 2025 saat ini masih dalam tahap persiapan.

"Saat ini, proses sudah memasuki tahapan penentuan KPM (Keluarga Penerima Manfaat), yang artinya data penerima sedang diverifikasi dan dipastikan," ujar Lutfi dalam video di YouTube Diary Bansos.

Meskipun status penerima belum sepenuhnya tersedia di SIKS-NG, pendamping sosial di lapangan terus melakukan verifikasi dan validasi data yang sudah terkumpul.

Berdasarkan informasi terbaru di SIKS-NG, proses pencairan bantuan PKH untuk periode Januari-Maret 2025 diharapkan dapat dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.

Baca Juga: Lowongan Kerja Bank BRI Penempatan Bogor dan Sekitarnya, Lamar Sebelum 28 Februari 2025

Lutfi menjelaskan bahwa untuk sementara ini, kemungkinan besar pencairan akan dilakukan setiap tiga bulan sekali, namun ada kemungkinan perubahan.

"Kami berharap pencairan bisa dipercepat, mungkin pada akhir Februari atau menjelang bulan Ramadan," tambahnya.

Namun, Lutfi mengingatkan agar KPM yang menantikan pencairan tidak terlalu sering memeriksa kartu KKS mereka, karena hal ini bisa merusak kartu tersebut.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial mengenai pencairan bantuan.

Baca Juga: 8 Kuliner Lezat di Kecamatan Tanah Sareal Bogor yang Wajib Dikunjungi Saat Wisata ke Kota Hujan

"Kemensos tidak pernah meminta KPM untuk mengklik link atau mengisi data pribadi melalui pesan atau media sosial. Jika menerima informasi seperti itu, sebaiknya segera abaikan dan laporkan," ujar Lutfi.

Proses selanjutnya, setelah penentuan KPM, akan memasuki tahapan evaluasi komponen dan final closing. Lutfi menjelaskan bahwa setelah tahapan tersebut, akan dilakukan verifikasi cek rekening, SPM (Surat Perintah Membayar), hingga SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yang memakan waktu lebih lama.

Bagi masyarakat yang terdaftar sebagai KPM, Lutfi mengimbau untuk terus memantau perkembangan terbaru di SIKS-NG dan berdoa agar bantuan sosial dapat segera dicairkan.

"Meskipun ada proses panjang, kami berupaya agar bantuan ini bisa segera dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan," tutup Lutfi.

Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami alur pencairan dan menghindari berbagai bentuk penipuan yang sering muncul menjelang periode pencairan bantuan sosial.***