FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Ferdinand Hutahean, memberikan peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait beberapa isu yang mencuat selama 100 hari masa pemerintahannya.

Ferdinand menyoroti hubungan yang dinilai terlalu dekat antara Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi.

"Masih seringnya Jokowi menemui Prabowo, terlalu mudah menurut saya ini salah satu faktor negatif," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (21/1/2025).

Berangkat dari pertemuan itu, kata Ferdinand, muncul keyakinan publik seakan-akan Prabowo merupakan bawahan Jokowi.

"Padahal tidak demikian," cetusnya.

Ferdinand menilai, Jokowi telah selesai menjalankan tugasnya sebagai presiden, seharusnya mantan kepala negara itu membiarkan Prabowo memimpin secara mandiri tanpa intervensi.

"Ini harus diperbaiki kedepan, tidak boleh terlalu mudah. Biar bagaimanapun sebetulnya Jokowi yang sudah purna harus duduk diam dan menyaksikan Prabowo mengurus bangsa," Ferdinand menuturkan.

Selain itu, Ferdinand menyoroti perilaku sejumlah pejabat di kabinet Prabowo yang dinilai melampaui batas kepatutan.

"Masih banyak pejabat kita yang berlaku di luar batas kepatutan," sebutnya menyinggung Menteri yang diduga dititipkan Jokowi.

"Saya tidak usah sebutkan nama, banyak sekali di pemerintahan ini yang berlaku tidak wajar. Harus mengundang teguran dari istana," tambahnya.

Teranyar, Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendikti) Satyro Soemantri menjadi sorotan setelah video yang diduga menunjukkan sikap kasar dan arogan terhadap stafnya beredar.

Ia mendesak agar Presiden segera melakukan evaluasi dan reshuffle kabinet pada enam bulan masa pemerintahannya.

Ferdinand bilang, reshuffle kabinet harus dilakukan untuk mengganti pejabat yang kontroversial dan sering menimbulkan polemik.

"Maka Prabowo harus melakukan reshuffle kabinet pada enam bulan pemerintahannya nanti," tegasnya.

Ia juga berharap, reshuffle kabinet dan pengelolaan relasi yang lebih tegas dengan tokoh-tokoh politik akan memperkuat kepemimpinan Prabowo dalam mengelola pemerintahan.

"Mengganti orang-orang kontroversial yang berpolemik dan bikin masalah dengan orang yang betul-betul serius bekerja untuk bangsa," kuncinya.

(Muhsin/fajar)