AYOBOGOR.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengkaji kelanjutan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan bahwa pencabutan moratorium ini harus dilakukan dengan pertimbangan matang, termasuk memastikan anggaran yang tersedia mencukupi dan memilih daerah prioritas yang akan dimekarkan.

Hal ini menjadi bagian dari tugas Kemendagri, yang juga tengah mengkaji sistem pemilu. Data terbaru Kemendagri mencatat terdapat 337 usulan pembentukan DOB, yang terdiri dari 42 usulan pemekaran provinsi, 248 kabupaten, 36 kota, dan beberapa daerah otonomi khusus.

Baca Juga: Naik 6,5 Persen, UMP Maluku Utara 2025 Sentuh Angka Rp3,4 Juta

Dalam konteks ini, Komisi II DPR RI mengingatkan pentingnya keputusan politik dari Presiden untuk mencabut moratorium tersebut. Di Jawa Barat, salah satu wacana pemekaran yang kembali muncul adalah Kabupaten Bogor.

Kabupaten dengan luas wilayah 2.663,81 km persegi ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 5,4 juta jiwa dan kepadatan yang sangat tinggi.

Permasalahan pemerataan pembangunan dan pengelolaan wilayah menjadi alasan utama wacana pemekaran ini. Pemekaran Kabupaten Bogor diusulkan untuk membentuk tiga kota dan dua kabupaten baru.

Di antaranya, Kota Cibinong sebagai daerah induk, yang terletak di bagian utara Kabupaten Bogor dan sudah menjadi pusat administrasi.

Baca Juga: UMK di Wilayah Sulawesi Barat di Resmi Naik, Mamuju Jadi Satu-satunya Kabupaten dengan Upah Tertinggi

Kota ini memiliki posisi strategis yang berbatasan dengan Kota Bogor dan Kabupaten Jonggol, serta diharapkan dapat mempercepat pembangunan wilayah sekitar.

Selain itu, Kota Dramaga dan Kota Cileungsi juga menjadi bagian dari pemekaran. Kota Dramaga, yang dikenal sebagai pusat pendidikan, berpotensi besar untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi berbasis pengetahuan.

Sementara itu, Kota Cileungsi, dengan kawasan industri yang berkembang pesat, akan menjadi pusat perekonomian yang dapat mendukung wilayah sekitarnya. Pemekaran Kabupaten Bogor juga mencakup pembentukan Kabupaten Jonggol dan Kabupaten Jasinga.

Kabupaten Jonggol, dengan potensi pertanian dan pariwisata, serta Kabupaten Jasinga, yang memiliki tantangan dalam pengelolaan infrastruktur, akan lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur dengan status kabupaten.

Baca Juga: Cek Ragam Jenis Bansos 2025 Beserta Jadwal Penyalurannya, KPM Bisa Dapat Bantuan hingga Rp750 Pertahap

Melalui pemekaran ini, diharapkan terjadi pemerataan pembangunan antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

Pemekaran juga dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

Pemerintah daerah diharapkan mempersiapkan infrastruktur dasar agar calon DOB dapat terpilih menjadi prioritas.

Pemekaran ini menawarkan potensi besar dalam pemerataan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Bogor.***