TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah bakal mengumumkan keputusan mengenai libur Ramadan 2025 paling lambat pada Senin (20/1/2025).

Kabar ini disampaikan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, pada Sabtu (18/1/2025).

"Besok, paling lambat Senin, kita akan umumkan," ujar Nasaruddin, Sabtu, dilansir Kompas.com.

Pernyataan keputusan libur Ramadan 2025 ini juga didukung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

Keputusan soal pembelajaran anak sekolah selama bulan Ramadan, kata Abdul Mu'ti, akan diputuskan pekan depan.

Selanjutnya, keputusan ini akan ditandai bersama oleh tiga kementerian, yakni Mendikdasmen, Menag, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sementara dalam proses penyusunan keputusan ini, Mendikdasmen berkoordinasi dengan lima kementerian lainnya, di antaranya Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenag, dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Diketahui, wacana untuk meliburkan sekolah selama bulan Ramadan kembali diperbincangkan.

Wacana ini sejatinya pernah dilakukan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada akhir 1999 hingga awal 2000.

Terkait hal itu, pemerintah masih melakukan kajian mendalam.

Sejauh ini, pemerintah menyodorkan tiga skenario libur sekolah selama Ramadan 2025.

Pertama, sekolah libur satu bulan penuh selama bulan puasa, namun kegiatan belajar-mengajar nantinya diisi kegiatan keagamaan.

Kedua, sekolah libur beberapa hari selama bulan puasa.

Ketiga, tidak ada libur sekolah selama Ramadan.

Bukan Libur Ramadan, tapi Pembelajaran Ramadan 2025

Abdul Mu'ti meluruskan perihal penyebutan wacana libur satu bulan selama Ramadan 2025.

Ia menegaskan, wacana tersebut bisa disebut dengan istilah pembelajaran Ramadan 2025, bukan libur Ramadan 2025.

"Jadi libur Ramadan itu, bahasanya bukan libur Ramadan ya, karena ada yang nulis libur Ramadan."

"Kata kuncinya bukan libur Ramadan, tapi pembelajaran di bulan Ramadan. Gitu ya," jelas Abdul Mu'ti, Jumat.

Abdul Mu'ti menegaskan, pemerintah tidak pernah merencanakan kebijakan libur kegiatan belajar-mengajar di sekolah selama Ramadan.

"Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadhan, (adanya) pembelajaran di bulan Ramadhan," tegas Abdul Mu'ti.

Lebih lanjut, Abdul Mu'ti meminta masyarakat bersabar untuk menunggu terbitnya Surat Edaran Menteri Bersama.

Pro-Kontra

Sebelumnya, wacana ini sempat menimbulkan pro dan kontra di lingkungan pemerintah.

Pondok pesantren di bawah naungan Kemenag juga sudah mengizinkan.

Namun, libur sebulan pada Ramadan untuk sekolah selain madrasah dan pesantren, masih diwacanakan.

"Ya, sebetulnya sudah warga Kementerian Agama, khususnya di Pondok Pesantren itu libur"

 "Tetapi, sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan," ujar Nasaruddin Umar, Senin (30/12/2024).

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nasir, mengatakan akan mendukung segala keputusan pemerintah.

"Setuju, setuju. Tapi, poin penting bagi Muhammadiyah, Ramadan dijadikan arena untuk mendidik akhlak, mendidik budi pekerti, mendidik karakter," ucap Haedar.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menolak jika kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan selama Ramadan.

Menurut Cak Imin, sapaannya, kebijakan itu tidak perlu dilakukan karena belum jelas konsepnya.

Muhaimin berpendapat agar puasa tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

"Tidak perlu (libur), tetap saja jalan, puasa tidak menghentikan semua (kegiatan)," ujar Muhaimin, Sabtu (11/1/2025).

Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, meminta libur sekolah sebulan penuh selama Ramadan dipertimbangkan matang dengan memperhatikan nasib anak-anak non-muslim.

"Kami setuju saja, asal ada konstruksi yang jelas mengenai anak-anak sekolah ini kemudian diarahkan untuk berkegiatan apa?."

"Termasuk anak-anak yang non-muslim. Anak sekolah tidak semuanya muslim. Dan non-muslim juga diliburkan. Lalu disuruh apa? Nah itu yang penting dibahas di situnya itu," kata Yahya.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Hasanudin Aco/Abdul Qodir)(Kompas.com)