AYOBOGOR.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, baru-baru ini mengungkapkan adanya 337 usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah diterima oleh Kementerian Dalam Negeri.

Usulan tersebut datang dari berbagai provinsi di Indonesia, dengan sebagian besar berasal dari Sumatera Utara dan Papua.

Namun, moratorium DOB yang masih berlaku hingga kini menjadi hambatan besar bagi pemekaran wilayah, meskipun daerah otonomi khusus seperti Papua tidak terpengaruh.

Baca Juga: UMP Sulawesi Utara 2025 Resmi Naik, Khusus Pekerja di 2 Sektor Ini Dapat Upah yang Lebih Tinggi

Menurut data yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, 337 usulan DOB tersebut terbagi menjadi 42 usulan di tingkat provinsi, 248 di tingkat kabupaten, 36 di tingkat kota, 6 di tingkat daerah istimewa, dan 5 di tingkat otonomi khusus. Usulan-usulan ini mencakup seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.

Bima Arya menegaskan bahwa setiap usulan pemekaran harus disertai dengan kesiapan daerah dalam aspek infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.

Pemekaran wilayah, meski dapat meningkatkan kualitas pemerintahan lokal, harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menambah masalah baru dalam pengelolaan wilayah.

Dalam hal ini, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mendesak agar moratorium tersebut dicabut, mengingat pentingnya pemekaran untuk pengembangan daerah yang lebih baik.

Baca Juga: Update Pencairan Bansos Hari Ini, Ada 7 Informasi Penting yang Harus Disimak KPM

Salah satu wilayah yang menarik perhatian adalah Jawa Barat, yang telah mengajukan sembilan calon daerah otonomi baru, termasuk Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Bima Arya menyebutkan bahwa usulan ini sudah memenuhi banyak syarat, namun ada kendala besar terkait dengan anggaran yang diperlukan untuk mewujudkannya.

Pemekaran wilayah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga meskipun secara administratif sudah memenuhi kriteria, keputusan akhir akan bergantung pada ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat.

Beberapa usulan DOB lainnya yang menonjol termasuk daerah di Sumatera Utara, Papua Barat, serta wilayah-wilayah di Kalimantan dan Sulawesi.

Baca Juga: Inilah Hasil Cek Saldo Bansos PKH BPNT Tahap Pertama 2025, Sudah Ada yang Cair?

Masing-masing usulan ini diperkirakan akan membawa dampak signifikan terhadap pembangunan dan pemerintahan lokal di masa depan.

Meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, Bima Arya optimis bahwa pemekaran wilayah dapat menjadi langkah strategis untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan mempercepat pembangunan daerah, asalkan dilakukan dengan persiapan yang matang dan anggaran yang memadai.***