AYOBOGOR.COM - Pemerintah terus meluncurkan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Berikut adalah tujuh informasi penting terkait pencairan bansos yang harus disimak oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tahun 2025, dilansir dari YouTube Diary Bansos.

1. Penggantian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE)

Pada tahun 2025, pemerintah akan mengimplementasikan kebijakan baru yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE).

DTSE ini akan menggabungkan berbagai data dari lembaga-lembaga pemerintah seperti BPS, PLN, Pertamina, dan lainnya.

Meskipun ada perubahan kebijakan, KPM yang masih layak menerima bantuan, baik PKH maupun BPNT, tetap akan mendapatkan hak mereka.

Baca Juga: Inilah Hasil Cek Saldo Bansos PKH BPNT Tahap Pertama 2025, Sudah Ada yang Cair?

2. Alokasi Bantuan Pangan Beras 10 KG

Pada 2025, bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan akan diberikan kepada 16 juta KPM selama enam bulan.

Bantuan untuk dua bulan pertama, Januari dan Februari, akan segera disalurkan, sementara sisa bantuan akan diberikan berdasarkan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia.

3. Belum Ada Pengumuman Resmi untuk BLT BBM

Meskipun banyak spekulasi mengenai BLT BBM, hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Presiden Prabowo mengenai pencairan, periode, dan sasaran bantuan tersebut. KPM diminta untuk bersabar menunggu informasi lebih lanjut.

Baca Juga: 4 Kota di China yang Cocok Dikunjungi untuk Rayakan Tahun Baru Imlek 2025, Dijamin Berkesan!

4. Diskon Tarif Listrik 50%

Bantuan diskon tarif listrik 50% dapat dinikmati hingga akhir Februari 2025. Bagi pengguna pascabayar, diskon akan dirasakan saat membayar tagihan di bulan Februari.

Sedangkan bagi pengguna prabayar, diskon akan diterima saat membeli token listrik. Diskon ini diberikan dalam bentuk penambahan KWH, misalnya, membeli token seharga Rp20.000 bisa mendapatkan lebih banyak KWH.

5. Aktivasi Rekening Simpel untuk PIP

Bagi siswa yang menerima bantuan PIP, masa aktivasi rekening Simpel diperpanjang hingga 31 Januari 2025.

Siswa di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang belum mengaktivasi rekening diminta untuk segera melakukannya agar bisa menerima bantuan.

6. Status Pencairan PKH dan BPNT Tahap Pertama 2025

Hingga 16 Januari 2025, status pencairan PKH dan BPNT untuk tahap pertama belum muncul di sistem. Pencairan masih mengacu pada tahap akhir 2024. KPM diminta untuk bersabar, karena pencairan tahap pertama 2025 diperkirakan akan menunggu finalisasi data tunggal sosial ekonomi.

Baca Juga: Gaji PPPK Paruh Waktu di Tahun 2025 Sesuai UMK, Segini Upah di 13 Daerah di Sulawesi Tengah

7. Masa Usul dan Sanggah Bantuan PKH dan BPNT

Periode usul dan sanggah bantuan sosial bagi masyarakat yang belum terdaftar atau yang sudah tidak layak menerima bantuan berlangsung dari 15 hingga 25 Januari 2025.

Warga yang memenuhi kriteria bisa mengusulkan diri atau tetangga yang layak menerima bantuan, sementara warga yang sudah mampu atau tidak sesuai kriteria bisa disanggah melalui aplikasi cek Bansos.

Dengan berbagai informasi ini, diharapkan KPM dapat mempersiapkan diri untuk menerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tahun 2025. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi terbaru dan mengikuti prosedur yang ada.