FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Setelah menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dikuliti karena jauh dari harapan, kini isu rakyat patungan membiayai program unggulan itu mendadak menjadi sorotan.

Hal tersebut tidak lepas dari pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin belum lama ini.

Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP Ferdinand Hutahean menantang para pejabat negara untuk bergotong royong, tidak terkecuali DPD RI.

"Yang benar itu justru kalau mau, seluruh anggota DPD RI, DPR RI, pejabat-pejabat negara, menyisihkan gajinya 30 persen untuk program ini," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu (15/1/2025).

Alasan Ferdinand masuk akal, sebab deretan yang dia sebut merupakan bagian dari penyelenggara negara.

"Objeknya adalah masyarakat penerima. Jadi kalau masyarakat yang membiayai, untuk apa?," cetusnya.

Ia menegaskan bahwa meminta rakyat untuk patungan membiayai MBG merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan.

"Tidak ada ceritanya itu rakyat membiayai. Kan kalau mau rakyat membiayai, sudah semua bayar pajak," Ferdinand menuturkan.

Ferdinand bilang, opsi lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan menaikkan pajak bagi para konglomerat di Indonesia, bukan rakyat yang justru dibebani.

"Ketua DPD ini mungkin hanya sedang berupaya cari muka ke Prabowo," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Najamuddin, mengusulkan keterlibatan masyarakat dalam pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu bentuknya, menurut Sultan, adalah melalui pemanfaatan dana zakat.

"Saya melihat begini, memang negara, di bawah Pak Prabowo dan Mas Gibran, betul-betul ingin agar program makan bergizi gratis ini berjalan maksimal," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1/2025).

Ia menyoroti potensi besar dari semangat gotong royong masyarakat Indonesia dalam mendukung program sosial.

"Ada DNA dari masyarakat kita, yaitu dermawan dan gotong royong. Kenapa tidak kita manfaatkan itu juga, misalnya melalui zakat?" katanya.

Menurut Sultan, langkah ini dapat menjadi alternatif untuk mengurangi beban penggunaan dana APBN dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menambahkan, pemerintah juga mendapat dukungan dari pihak internasional, termasuk Jepang, untuk menyukseskan program tersebut.

Sultan berharap, dengan kombinasi dukungan masyarakat, dana zakat, dan bantuan internasional, program MBG dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan gizi masyarakat Indonesia. (Muhsin/Fajar)