Esposin, KLATEN – Ribuan kepala desa serta perangkat desa mengikuti peringatan Hari Desa Nasional 2025 di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Rabu (15/1/2025). Ribuan aparatur desa yang berasal dari berbagai organisasi tergabung dalam Desa Bersatu memberikan sejumlah catatan pada peringatan Hari Desa.

Peringatan Hari Desa itu dihadiri Kepala Badan Pelaksana Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, Pj. Gubernur Jateng Nana Sudjana, serta sejumlah pejabat tingkat provinsi maupun kabupaten. Peringatan Hari Desa di Ponggok diprakarsai sembilan organisasi desa nasional yakni APDESI, AKSI, ABPEDNAS, PABPDSI, DPN PPDI, PP PPDI, PAPDESI, Parade Nusantara dan Kompakdesi yang tergabung dalam Asosiasi Desa Bersatu.

Setidaknya ada tujuh catatan yang disampaikan Ketua Umum Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas. Anas berharap Pj Gubernur bisa melaporkan catatan itu kepada Mendagri dan Budiman Sudjatmiko sebagai kepala badan bisa menyampaikan ke presiden. “Kami meminta agar secepatnya diterbitkan peraturan pemerintah terhadap lahirnya UU No 3 tahun 2024 [tentang Desa]. Ini belum ada sampai sekarang. Ini sangat menyedihkan karena sampai hari ada 58 kabupaten yang teman-teman perangkat desa tidak mendapatkan siltap, gaji selama tiga sampai delapan bulan,” kata Anas.

Anas juga menyatakan Desa Bersatu mendukung swasembada pangan melalui program percepatan cetak sawah dan program penguatan lahan-lahan potensi yang ada di desa. “Komitmen kami pak. Alhamdulillah dengan Kementerian Pertanian kami terlibat penuh terhadap pendataan seluruh area pertanian di seluruh Indonesia,” kata Anas.

Anas juga mengungkapkan dukungan terhadap program makan siang bergizi gratis dengan mengoptimalkan potensi pangan desaterutama tenaga kerja dan suplai bahan baku. Dia meminta agar BUM desa bisa diberdayakan pada program tersebut.

Anas juga menyebutkan organisasi desa mendukung pembangunan 3 juta rumah. Selain itu, mereka meminta kepada pemerintah untuk memberikan kewenangan proporsional pemerintahan dan masyarakat desa dalam menentukan sendiri dana desa. “Jadi ini keluhan. Keluhannya adalah masih 70% dana desa diatur oleh pemerintah pusat,” kata Anas yang dibenarkan peserta kegiatan itu.

Anas mengungkapkan jika 70% dana desa kewanangkannya diserahkan ke desa berdasarkan musyawarah, dia meyakini desa-desa di Indonesia bisa maju seperti Desa Ponggok. “Karena menentukan sendiri apa yang harus dibangun. Tetapi sekarang 70% masih diatur oleh Kementerian terutama Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan. Sebanyak 30% dipakai untuk mendukung program kebijakan strategis nasional. Ini yang selalu kami keluhkan. Karena menjadi keluhan dari 75.000 desa,” kata Anas.

Mereka juga meminta kepada Mendagri untuk segera menerbitkan petunjuk teknis tentang Hari Desa Nasional. Selain itu, mereka meminta agar pendamping desa berasal dari putra desa terbaik, sarana-sarjana-sarjana desa.

“Kami meminta pendamping desa jangan lagi dibagi seperti jatahnya partai politik. Ini yang terjadi selama ini. Sehingga kami berharap dengan dana Rp1,6 triliun sampai Rp2 triliun di 2025, pendamping desa adalah putra-putra desa sarjana-sarjana desa. Jangan lagi ada istilah impor, jangan lagi ada istilah harus rekomendasi partai tertentu. Karena desa ini tidak akan maju kalau hanya dilihat sebagai basis elektoral,” tukas Anas.