AYOBOGOR.COM -- Alhamdulillah, sudah ada gambaran yang lebih jelas mengenai kapan bantuan sosial, baik itu beras 10 kg maupun BLT tunai, akan dicairkan pada tahun 2025. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sejumlah bantuan sosial telah mulai disalurkan pada hari ini, Senin, 13 Januari 2025, dan ada beberapa pembaruan terkait jadwal dan mekanisme pencairan bantuan.

Bantuan sosial pertama yang hari ini disalurkan adalah bantuan makan bergizi gratis. Program ini telah dimulai di 26 provinsi pada tahap pertama dan akan terus bertambah seiring waktu. Pemerintah berencana untuk memperluas cakupan hingga 30 provinsi.

Program ini bertujuan untuk memastikan ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA, mendapatkan asupan gizi yang memadai. Program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 yang digagas oleh Presiden Prabowo dan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming.

Bantuan sosial berikutnya adalah BLT Tunai yang khusus diberikan untuk wilayah Banten. Program ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem (P2K3) dengan memberikan Rp500.000 per penerima.

Para penerima bantuan di wilayah Banten telah mulai mencairkan dana ini pada hari Jumat lalu, dan hari ini kembali disalurkan untuk mereka yang belum menerima.

Penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia atau Kantor Desa, dengan anggaran yang diambil dari APBD setempat, meskipun tetap diawasi oleh Kementerian Sosial. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengurangi beban ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan mereka.

Selain itu, pada hari ini juga dicairkan bantuan PKH Plus khusus untuk wilayah Jawa Timur. Berbeda dengan bantuan BLT, bantuan PKH Plus diberikan dalam empat tahap sepanjang tahun, mulai Januari hingga Desember 2025.

Penerima bantuan PKH Plus, yang umumnya adalah lanjut usia (lansia) berusia 70 tahun ke atas, akan menerima bantuan senilai Rp500.000 per tahap. Pencairan akan dilakukan melalui Bank Jatim bagi yang sudah memiliki ATM Bank Jatim, sementara bagi yang belum bisa mencairkan di titik komunitas seperti kantor desa atau kelurahan.

Berita baik lainnya, informasi mengenai bantuan beras 10 kg dan BLT BBM telah diumumkan. Menurut Erlangga Hartarto, bantuan beras 10 kg akan dilanjutkan hingga Juni 2025, dan total bantuan beras yang akan diterima oleh setiap keluarga penerima manfaat (KPM) diperkirakan mencapai 60 kg sepanjang tahun ini.

Meskipun penerima bantuan ini belum sepenuhnya ditentukan, diperkirakan akan mencakup KPM dari berbagai program bantuan sosial, termasuk PKH dan BPNT.

Selain itu, BLT tunai untuk subsidi BBM juga akan disalurkan pada Februari 2025. Hal ini sesuai dengan bocoran yang disampaikan oleh Erlangga Hartarto, yang menyebutkan bahwa bantuan ini akan mulai diberikan pada bulan tersebut. Diharapkan, pencairan BLT BBM dan bantuan pangan akan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Sementara itu, terkait dengan PKH dan BPNT yang dijadwalkan cair pada tahun 2025, belum ada perubahan signifikan pada jadwal pencairannya.

Berdasarkan informasi terbaru, untuk PT Pos pencairan akan berlangsung pada periode Oktober, November, Desember 2024, dan untuk penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masih mengikuti periode November-Desember 2024.

Namun, ada perpanjangan waktu bagi penerima yang belum mencairkan bantuannya hingga 15 Januari 2025, yang berarti hanya tersisa tiga hari lagi bagi para lansia dan penerima lainnya untuk melakukan pencairan.

Bagi penerima PKH dan BPNT, penting untuk melakukan pengecekan dan validasi data secara berkala. Jika ada perubahan status atau masalah dalam pencairan, penerima harus segera menghubungi pendamping sosial untuk memastikan dana mereka tidak hangus.

Sebagai contoh, pada awal Januari 2025, ada kasus di mana saldo bantuan sebesar Rp1 juta untuk dua balita yang tidak diambil hingga batas waktu yang ditentukan akhirnya dikembalikan ke kas negara. Hal ini menegaskan pentingnya memastikan penerima bantuan memahami status bantuan mereka agar tidak terlewatkan.

Dengan adanya informasi terbaru ini, diharapkan masyarakat dapat mempersiapkan diri dengan baik dan memastikan bahwa bantuan yang mereka terima benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang tepat. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan distribusi bantuan sosial berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima.