Sabtu, 11 Januari 2025 – 17:41 WIB

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Muhammad Guntur Romli. Foto: dokumentasi pribadi untuk JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghalang-halangi warga melaporkan kasus dugaan rasuah terkait Presiden Keenam RI Joko Widodo (Jokowi).

Padahal, kata Guntur, KPK sendiri yang mendorong masyarakat untuk melaporkan adanya temuan.

"KPK jangan menghalang-halangi pengaduan masyarakat terkait kasus korupsi Jokowi. Setelah ada Pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai Finalis Terkorup di Dunia 2024, KPK mempersilakan masyarakat untuk melaporkan apabila ada ada informasi dan bukti pendukung terkait dugaan kasus korupsi Jokowi," kata Guntur dalam keterangannya, Sabtu (11/1).

Namun, saat masyarakat datang ke KPK untuk melaporkan, malah dibikin ribet, ditahan-tahan, bahkan didorong-dorong.

"Seperti yang sekarang ramai di media sosial terkait masyarakat yang berbodong-bondong melaporkan Jokowi dan keluarganya. KPK seperti gelagapan," kata Guntur.

Oleh karena itu, Guntur menilai jangan salahkan adanya asumsi publik kalau KPK tidak serius menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya.

"Seperti Ubedilah Badrun sudah lima kali mendatangi KPK, bahkan, sebelum adanya Pengumuman OCCRP. Buktikan KPK berani memeriksa siapa pun termasuk Jokowi dan keluarganya," kata Guntur. (tan/jpnn)

Guntur menilai jangan salahkan adanya asumsi publik kalau KPK tidak serius menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

-