Esposin, SUKOHARJO–Bupati Sukoharjo Etik Suryani memberikan pesan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Sukoharjo segera mengeksekusi program kegiatan yang dirancang selama 2025 saat acara penyerahan DPA. Program kegiatan itu segera dilaksanakan dengan memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hal itu diungkapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan penandatanganan kontrak dengan perusahaan swasta di Gedung Menara Wijaya Sukoharjo, Kamis (9/1/2024). Kegiatan itu dihadiri Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, Karyadi, kepala OPD di Pemkab Sukoharjo, dan perwakilan anggota DPRD Sukoharjo.

Dalam kesempatan itu, Etik menyerahkan DPA secara simbolis kepada perwakilan kepala OPD di Pemkab Sukoharjo. “DPA ini menjadi rujukan dan acuan pengguna anggaran dalam perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, hingga stabilitasi program kegiatan yang dijalankan selama satu tahun anggaran. Percepatan kegiatan harus dilakukan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap perundang-undangan,” kata dia.

Bupati juga meminta masing-masing OPD agar mencermati program kegiatan yang digulirkan pada tahun ini. Program-program kegiatan itu segera dikerjakan secara berkelanjutan. Sehingga, memberi dampak nyata terhadap kualitas kehidupan masyarakat sekaligus menggenjot serapan anggaran daerah. “Jangan sampai justru menumpuk di akhir tahun anggaran. Segera dikerjakan, pengadaan barang dan jasa jika dokumen sudah lengkap segera dilelang,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Perwakilan Keuangan (BPK) Jawa Tengah, Karyadi, mengapresiasi komitmen Pemkab Sukoharjo yang melakukan penyerahan DPA ke setiap OPD pada awal tahun. Hal ini membuktikan jajaran Pemkab Sukoharjo serius menjalankan program kegiatan yang menyasar masyarakat.

Karyadi menyoroti penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak sembilan kali berturut-turut sejak 2016. “Artinya, sistem pengendalian internal dalam menyusun laporan keuangan dilakukan secara sistematis dan patuh terhadap perundang-undangan. Sistem tata kelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel,” papar dia.