AYOBOGOR.COM - Pemberhentian layanan Biskita Trans Pakuan memicu polemik di kalangan masyarakat. Menanggapi isu yang berkembang, DPRD Kota Bogor melalui Komisi II dan Komisi III mengadakan rapat gabungan bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Perumda Trans Pakuan, dan PT. Kodjari selaku operator layanan.

Setelah mendengarkan penjelasan dan paparan dari Dishub Kota Bogor, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, menyatakan bahwa pada masa transisi ini, diperlukan kolaborasi antara semua pihak untuk menjaga kelancaran pelayanan transportasi bagi masyarakat, khususnya para pelajar yang selama ini menjadi pelanggan utama Biskita.

Hasbi menambahkan, bahwa Pemkot Bogor saat ini telah menyiapkan enam unit bus yang akan ditambah empat unit lagi dari DPRD.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan BLT Tunai Rp600 Ribu Bagi Masyarakat Indonesia, Intip Apa Saja Jenisnya

"Insyaallah, kami dari DPRD akan mendorong penggunaan bus DPRD setelah masalah administrasi selesai," ujar Hasbi.

Koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Wali Kota Bogor terpilih Dedie A. Rachim menghasilkan keputusan bahwa subsidi dari pemerintah pusat untuk Biskita Trans Pakuan akan kembali diberikan.

Selain itu, Hasbi juga mengungkapkan bahwa DPRD berencana untuk melakukan koordinasi langsung dengan BPTJ dalam waktu dekat.

Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran rencana transportasi di Kota Bogor dan pengembangan layanan Biskita Trans Pakuan.

Baca Juga: 5 Masjid Terbesar di Kota Bogor, Salah Satunya Memiliki Kapasitas Hingga 5.000 Jamaah

"Intinya, kami dari DPRD mendukung penuh pelayanan Biskita dan akan mendukung Pemkot Bogor agar bisa melewati masa transisi ini," tegas Hasbi.

Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, mengungkapkan bahwa hasil rapat kerja ini akan terus dilaksanakan dengan dukungan dari DPRD Kota Bogor.

Marse juga menambahkan bahwa skema pengembangan Biskita pada 2026 akan segera disusun oleh Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor, setelah mendapatkan kepastian terkait subsidi dari pemerintah pusat yang akan diteruskan pada 2025.

"Tadi, dukungan dari DPRD untuk kami di Dishub akan sangat membantu, mulai dari anggaran, kajian, prosedur, hingga kemungkinan penganggaran bertahap dari APBD untuk tahun 2026," tutupnya.***