AYOBOGOR.COM - Puluhan warga Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi, menggelar aksi demo di depan Kantor Kecamatan Ciawi pada Selasa, 7 Januari 2024, sebagai buntut dari dugaan penyalahgunaan dana desa oleh Kepala Desa Bojong Murni, Muhammad Kusnadi.

Aksi ini dipicu oleh ketidaktransparanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang terjadi sejak tahun 2022 hingga 2024. Masalah ini bermula ketika warga merasa tidak ada kejelasan tentang penggunaan dana desa.

Mereka telah beberapa kali mengajukan audiensi, baik dengan perangkat desa maupun pihak kecamatan, namun tidak mendapatkan jawaban memuaskan.

Baca Juga: Honorer Full Senyum, DPR RI Lakukan Revisi UU Pengangkatan PPPK Tahun 2025!

Audiensi terakhir yang dilakukan pada 6 Januari 2024 juga tidak menghasilkan solusi, karena Kepala Desa Kusnadi menolak untuk mempublikasikan informasi terkait APBDes dengan alasan yang tidak jelas.

Sikap tertutup ini semakin memicu ketegangan di masyarakat, yang kemudian menggelar aksi protes besar-besaran keesokan harinya.

Koordinator aksi, Amran, menjelaskan bahwa dugaan korupsi muncul akibat ketidakterbukaan pihak desa terhadap penggunaan anggaran.

Warga menilai hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Baca Juga: Update Penyaluran Bansos PKH BPNT 2025, KPM dengan Komponen Ini Bisa Dapat Saldo Hingga Rp900 Ribu

Warga juga merasa kecewa karena Camat Ciawi, Rosidin, tidak menunjukkan langkah konkret untuk menindaklanjuti permasalahan ini, meskipun sudah ada beberapa kali pertemuan yang membahas masalah ini.

Warga menuntut beberapa hal kepada Camat Ciawi dalam aksi tersebut, antara lain klarifikasi atas dugaan intervensi oknum kecamatan terhadap warga, tindakan tegas terhadap Kepala Desa Bojong Murni yang diduga terlibat korupsi, serta transparansi alokasi dana desa untuk periode 2022-2024.

Mereka juga meminta Camat Rosidin untuk memberikan rekomendasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memproses kasus ini lebih lanjut.

Selain itu, ada desakan agar Kepala Desa Bojong Murni mengundurkan diri dari jabatannya. Meskipun hujan deras mengguyur, aksi warga tetap berlangsung hingga Camat Rosidin menemui mereka untuk melakukan mediasi.

Baca Juga: Update Info Pencairan BLT BBM dan Bantuan Sosial di Tahun 2025, KPM Wajib Tahu!

Dalam pertemuan tersebut, terjadi perdebatan sengit antara warga dan Camat terkait langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah ini.

Sementara itu, Kepala Desa Kusnadi berusaha membela dirinya dengan menyatakan bahwa semua program desa yang menjadi sorotan warga sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Namun, hingga saat ini belum ada langkah konkret yang diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Redaksi telah berupaya menghubungi Camat Rosidin untuk mengonfirmasi perkembangan kasus ini, tetapi belum ada tanggapan yang diterima.

Kasus ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan dana desa, yang seharusnya menjadi sumber utama untuk pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga: Update Info Pencairan BLT BBM dan Bantuan Sosial di Tahun 2025, KPM Wajib Tahu!

Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas, dana desa bisa disalahgunakan, yang tentu merugikan masyarakat.

Warga Desa Bojong Murni berharap agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah ini dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.***