Esposin, SUKOHARJO–Kurator tidak menghadiri mediasi dengan manajemen Sritex di pabrik Sritex di Sukoharjo, Rabu (8/1/2025). Pertemuan itu direncanakan dipimpin oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. 

Kendati Immanuel Ebenezer kembali menegaskan tidak ada opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan PT Sri Rezeki Isman (Tbk). Negara memiliki kekuatan memaksa secara sah yang akan diterapkan untuk menyelesaikan persoalan status pailit Sritex.

Pernyataan ini diungkapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer saat berkunjung di pabrik Sritex di Sukoharjo, Rabu (8/1/2025). Semula, Immanuel direncanakan memimpin pertemuan antara manajemen Sritex dan para kurator. Namun, para kurator tidak menghadiri pertemuan tersebut.

“Para kurator ini enggak tanggung jawab. Harusnya hadir di pertemuan untuk membahas nasib ribuan pekerja. Jangan cuma bikin kegaduhan terus menghilang,” kata dia, Rabu. 

Immanuel mengingatkan agar para kurator memikirkan nasib ribuan pekerja dan keluarganya sejak Sritex ditetapkan pailit oleh PN Niaga Semarang pada akhir 2024. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk memberi nafkah keluarganya. 

Pemerintah juga menekankan agar manajemen Sritex tidak mengambil opsi PHK karyawan meski stok bahan baku mulai menipis. “Saya memberi pesan sekaligus mengingatkan para kurator. Negara bersifat memaksa demi kepentingan nasional. Sritex adalah wajah industri tekstil Tanah Air yang memiliki 50.000 karyawan,” ujar dia.

Immanuel sendiri memberi atensi khusus terhadap persoalan Sritex yang menyandang status pailit. Sebelumnya, Immanuel telah dua kali berkunjung ke Sritex dengan agenda bertemu dengan ribuan pekerja. Kali terakhir, Immanuel turut menghadiri Istigasah Akbar di Lapangan Serba Guna Sendang Sejahtera Sritex pada akhir Desember 2024.

Kala itu, dia memastikan concern pemerintah agar tidak ada opsi PHK karyawan Sritex. “Sekali lagi, kami ingin memastikan tidak ada PHK karyawan Sritex. Pemerintah dan negara hadir untuk pekerja Sritex. Lini usaha Sritex harus tetap harus berjalan. Aktivitas produksi harus berjalan agar para pekerja tetap bisa bekerja dan mendapatkan upah setiap bulan,” urai dia.