Esposin, SUKOHARJO–Serikat pekerja PT Sri Rezeki Isman (Sritex) Group membatalkan aksi damai yang diikuti 10.000 buruh di Jakarta pada 14-15 Januari. Hanya perwakilan pekerja sebanyak 15 orang yang akan berangkat ke Jakarta untuk beraudiensi dengan lembaga negara dan sejumlah kementerian. 

Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan pembatalan aksi damai yang melibatkan massa buruh dalam jumlah besar setelah bertemu Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang berkunjung ke pabrik Sritex di Sukoharjo.

“Setelah kami berdiskusi dengan Pak Wamenaker, pemerintah atau negara bersifat memaksa. Dan bentuk paksaan itu harus riil. Sehingga, rencana aksi unjuk rasa dipending namun tetap ada perwakilan pekerja yang berangkat ke Jakarta. Nanti, ada 15 perwakilan pekerja yang berangkat ke Jakarta,” ujar dia, saat ditemui Espos, Rabu (8/1/2025).

Menurut Slamet, perwakilan pekerja bakal menyambangi lembaga negara, kementerian, kantor Mahkamah Agung (MA) hingga Istana Presiden. Mereka bakal menyampaikan aspirasi dan kondisi para pekerja setelah Sritex ditetapkan pailit oleh PN Niaga Semarang.

Para pekerja Sritex menuntut agar pemerintah membantu menjaga keberlangsungan usaha dan aktivitas produksi. “Pekerja bisa sejahtera jika menerima upah setiap bulan. Upah didapat dengan bekerja. Artinya, keberlangsungan usaha harus dijamin agar bisa berjalan terus sehingga para pekerja tetap bisa bekerja,” papar dia.

Namun demikian, Slamet menyampaikan apabila tak ada jaminan kelangsungan hidup para pekerja maka rencana unjukrasa ke Jakarta kembali digulirkan. Bahkan, tak hanya pekerja yang ikut unjuk rasa melainkan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pelaku usaha di sekitar pabrik Sritex. 

“Jika kondisinya sama saja, kami tetap berunjuk rasa ke Jakarta. Ada 50.000 orang yang akan berangkat ke Jakarta. Para pedagang di depan pabrik sudah menggelar petisi,” ujar dia. 

Sementara itu, Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan manajemen Sritex telah mengusulkan going concern untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan lini usaha. Wawan, sapaan akrabnya, mengatakan menjaga kondusivitas perusahaan dan pekerja dengan tidak mengambil opsi PHK karyawan. 

Dia berharap keberlangsungan usaha dan aktivitas produksi bisa terus dilakukan sehingga pekerja sebagai aset perusahaan tetap bekerja. “Kami melakukan beragam upaya untuk menjaga keberlangsungan usaha. Termasuk melakukan permohonan peninjauan kembali [PK] atas penolakan kasasi pailit,” ujar dia.