FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta evaluasi total terhadap izin penggunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang merugikan pihak tak bersalah.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai sebagai tanggapan atas sejumlah peristiwa penembakan yang terjadi belakangan ini, seperti insiden di Rest Area Tol Tangerang-Merak yang diduga melibatkan anggota TNI dan penembakan terhadap seorang pengacara di Bone, Sulawesi Selatan.

“Terjadi penyalahgunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil. Ini harus menjadi perhatian pimpinan TNI, Polri, dan juga Persatuan Menembak Indonesia. Evaluasi total diperlukan karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata,” ujar Pigai dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Pigai menegaskan bahwa penggunaan senjata diatur dengan ketentuan yang ketat. Ia menilai pelanggaran terhadap aspek legalitas dan prosedur penggunaan senjata harus disikapi secara serius.

“Pengetatan saja tidak cukup, perlu evaluasi total. Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab adalah ancaman bagi hak asasi manusia dan stabilitas sosial,” kata Pigai.

Ia menambahkan, rangkaian peristiwa penembakan ini tidak hanya menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat, tetapi juga berpotensi mengancam hak hidup sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Pasal 3 DUHAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Pigai menegaskan, penyalahgunaan senjata yang mengancam keselamatan individu bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

“Kebebasan dari rasa takut adalah bagian penting dari HAM. Kasus seperti ini menimbulkan ketakutan dan menjadi ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga,” tutur Pigai, dikutip dari ANTARA.

Terkait insiden penembakan di Tol Tangerang-Merak, Pigai berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas peristiwa tersebut secara profesional dan transparan.

“Aparat harus profesional dan mengusut kasus ini hingga tuntas demi keadilan bagi korban,” kata Pigai. (*)